Kemudian akan menyusul Ngentrong-Campurdarat senilai Rp 4,4 miliar. 

Sementara Kalitalun-Sine telah dianggarkan Rp 5 miliar.

“Selain itu ada sejumlah ruas jalan, seperti di Tanggunggunung-Sine. Kemudian ada beberapa titik di Kecamatan Pucanglaban,” paparnya.

Lanjutnya, kerusakan jalan di sirip-sirip Jalur Lintas Selatan (JLS) memang sangat besar.

Salah satunya karena dilewati kendaraan proyek JLS dengan tonase melebihi ketentuan.

Karena itu Dwi Hari mengaku akan mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat, terkait kompensasi perbaikannya.

“Makanya sebelumnya kami ke DPR RI, alhamdulillah ada feedback positif. Komisi V DPR RI mau melihat kondisi infrastruktur di Kabupaten Tulungagung,” ucapnya.

Lebih jauh, Dwi Hari mengungkapkan, Pemkab Tulungagung sudah melakukan mitigasi risiko kebutuhan dana selama 5 tahun ke depan.

Sudah ada peta jalan (roadmap) untuk perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur, dengan anggaran sekitar Rp 800 miliar.

Mantan Camat Ngantru Tulungagung ini yakin, tahun ini bisa mendapatkan sekitar Rp 100 miliar dari pemerintah pusat. 

Besaran ini untuk menutup beberapa dana yang tidak diturunkan, dampak Perpres nomor 1 tahun 2025 yang mengatur efisiensi, seperti dana alokasi khusus dan dana yang lebih spesifik.

“Rp 80 miliar itu APBD murni. Jadi anggaran kita berkurangnya hampir 60 persen,” ungkap Dwi Hari.

Anggaran Rp 80 miliar ini diperkirakan setidaknya untuk 40 titik proyek.

Dinas PUPR mengejar sisa waktu 8 bulan untuk dimaksimalkan dalam proses pengerjaannya.

Total panjang jalan yang akan diperbaiki sekitar 20-30 kilometer.

“Ini ada pemeliharaan, ada konstruksi jadi dapatnya sekitar 20-30 kilometer itu,” tegasnya.

Salah satu jembatan yang dikerjakan tahu ini ada di Sukorejo Karangrejo, dan Jalan Mojogitik di Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo.