TRIBUNJATIM.COM - Program Bupati dan Wakil Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Asep Surya Atmaja gagal tercapai.

Mereka gagal memberikan insentif guru ngaji yang dirancang dalam 100 hari kerja.

Pasalnya, program ini tidak memiliki desain yang jelas dan terstruktur.

Baca juga: Kisah Alfita Bocah SMP Seorang Diri Rawat Nenek Lumpuh sejak SD, Kades Pastikan Kondisi Terjamin

Seperti diketahui, janji pemberian insentif guru ngaji dalam 100 program hari kerja ini pernah disampaikan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada Kamis (20/02/2025) lalu.

"Karena tidak ada desain jelas dan terstruktur, sehingga apa yang menjadi program 100 hari kerja soal insentif guru ngaji ini meleset," kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi, Jaya Marjaya, kepada awak media, Selasa (3/6/2025).

Menurut anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, implementasi program pemberian insentif guru ngaji tersebut masih terkesan parsial dan kurang transparan.

"Kenyataannya, implementasi masih parsial dan bahkan dalam beberapa aspek kita tidak tahu bagaimana mekanismenya," ujar dia.

Jaya juga menambahkan bahwa realisasi program 100 hari kerja memang bukan amanat institusi.

Namun, janji tersebut merupakan komitmen politik yang harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada masyarakat.

"Tentunya Bupati dan Wakil Bupati harus menunaikan janji baik secara politik, pemerintahan, maupun secara moril kepada masyarakat," tegasnya.

Menanggapi hal itu, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang buka suara.

Ia mengungkapkan bahwa sejumlah program telah dijalankan selama 100 hari pertama masa pemerintahannya.

Namun, ia mengakui bahwa tidak semua program dapat dijelaskan secara rinci, dalam waktu singkat.

"100 hari kerja itu kan banyak tuh sehingga tidak bisa menjelaskan satu per satu," kata dia.

Terkait belum terealisasinya pemberian insentif kepada guru ngaji kampung, Ade menyatakan bahwa pihaknya akan membahas hal ini lebih lanjut bersama perangkat daerah terkait.

Ia juga mengakui bahwa proses perencanaan anggaran menjadi salah satu tantangan yang dihadapi.

"Nah, itu nanti kita bahas. Karena memang begini bang, kemarin itu kan kita memang ritmenya begini."

"Kita dilantik itu sudah ada pembahasan untuk mengalokasikan anggaran. Nah, nanti ini pelajaran buat saya dan motivasi ke depan."

"Bahwa dinas-dinas terkait, perencanannya nanti itu harus sepengetahuan Bupati," kata dia.

Baca juga: Wabup Nyamar Jadi Pasien saat Sidak, Amati Kinerja Puskesmas saat Layani Warga, Banyak Petugas Telat

Diketahui, Ade Kuswara Kunang dan Asep Supria Atmaja telah resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bekasi untuk periode 2025–2030 pada Kamis (20/02). 

Usai dilantik di Istana Negara Jakarta, Ade langsung ikut dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi.

Pada Rapat Paripurna tersebut, Ade bersama Asep menetapkan program prioritas 100 hari kerja.

Salah satu program utama adalah pemberian insentif bagi guru ngaji kampung di 187 desa dan kelurahan se-Kabupaten Bekasi hingga kenaikan gaji RT dan RW.

"Kita ada program 10 guru ngaji kampung untuk diberikan insentif."

"Namun, ada juga yang belum bisa masuk dalam anggaran 2025 karena menyesuaikan dengan program yang telah dicanangkan," kata Ade Kuswara.

Ade menyampaikan, ia berencana menaikkan gaji RT dan RW se-Kabupaten Bekasi, yang akan direalisasikan pada 2026.

Di samping itu, program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga menjadi prioritas dalam 100 hari kerja pertama.

Program perbaikan infrastruktur seperti pembangunan jalan dan drainase turut menjadi fokus utama pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bekasi.

Sementara itu di Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, telah menyiapkan program pemberian honor guru ngaji pada tahun anggaran 2025.

Bupati Jember Muhammad Fawait memastikan penyaluran honor guru ngaji berlangsung sebelum akhir tahun.

Dia berjanji pencairannya dilakukan secara terhormat.

"Jangan sampai menunggu akhir tahun, tetapi secepat-cepatnya. Dan yang tak kalah penting yakni mekanisme penyaluran pemberian insentif guru ngaji harus diberikan secara terhormat," ujarnya, Rabu (23/4/2025).

Dia mengaku telah meminta Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggung jawab program ini mempermudah pembuatan rekening pencairan honor tersebut, jangan sampai penerima manfaatnya mengantre di bank.

"Jika tahun sebelumnya pemberiannya seringkali terkendala saat pembuatan rekening. Maka penyaluran tahun ini pembuatan rekeningnya diupayakan melalui desa, sehingga tidak perlu antre atau berjubel," kata Gus Fawait.

Baca juga: Kuli Difabel Gemetaran Pulang Jalan Kaki Lintas Kabupaten, Nangis Ditipu Mandornya, Tak Ada Uang

Menurutnya, guru ngaji adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam mendidik akhlak putra-putri di Jember, sehingga pemerintah wajib memuliakan dan menghormati mereka.

"Guru ngaji harus dihormati, boleh negara memberikan insentif tapi harus secara terhormat, secara layak dan sebaik-baiknya," ucap Gus Fawait lagi.

Lebih lanjut, Gus Fawait mengaku telah membentuk kelompok kerja (Pokja) verifikator berkas calon penerima honor guru ngaji secara berjenjang, agar pelaksanaan program tersebut tepat sasaran.

"Harapan kami tim ini melibatkan ormas-ormas kredibel yang sudah terbiasa sejak jaman dulu, seperti pengurus MWC NU kecamatan untuk memastikan calon penerima insentif guru ngaji," imbuhnya.