Ketimbang rapat di hotel, Dedi mengatakan, hasil realokasi anggaran itu akan lebih bermanfaat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang belum optimal.

Apalagi, kata Dedi, Pemprov Jabar masih memiliki utang BPJS Kesehatan senilai Rp300 miliar lebih.

Tak hanya itu, Dedi juga mengingatkan kondisi rakyat miskin di daerah Jabar.

"Utang BPJS kita masih Rp300 miliar lebih, infrastruktur belum selesai semua, anak-anak harus sekolah sampai SMA, jaringan irigasi harus terbangun dengan baik, sanitasi lingkungan harus tertata, rumah rakyat miskin harus terbangun," urai Dedi.

Menurut Dedi, semua itu bisa diatasi dengan adanya efisiensi anggaran dari pemerintah.

Dedi menegaskan, efisiensi anggaran itu bukan hanya soal penghematan, tetapi bentuk nyata keberpihakan terhadap kebutuhan rakyat.

"Seluruh kebutuhan dasar itu bisa dipenuhi kalau kita aparat pemerintah efisien," ungkap Dedi.

Baca juga: Ternyata Kades Casmari Nyawer Nathalie Holscher Rp2 Juta di Klub Malam, Ngaku Tidak Sadar: Puyeng

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, melonggarkan kebijakan bagi pemerintah daerah (Pemda) untuk kembali menggelar ragam kegiatan hingga rapat di hotel dan restoran.

"Daerah boleh melaksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Saya jamin karena saya sudah bicara langsung (dengan Presiden Prabowo Subianto)," ujar Tito.

Salah satu pertimbangan kebijakan tersebut karena pemerintah harus memikirkan hotel dan restoran yang hidup dari agenda meeting, incentive, convention, dan exhibition (MICE).

Menurutnya, lapangan usaha perhotelan dan restoran memiliki karyawan yang tidak sedikit dan juga rantai pasok makanan serta minuman. 

"Kurangi boleh, tetapi jangan sama sekali tidak ada, tetap laksanakan kegiatan di hotel dan restoran. Target betul hotel dan restoran yang kira-kira agak kolaps, buatlah kegiatan di sana supaya mereka bisa hidup," katanya. 

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com