"Bayangkan saja, dari 865 toko modern hanya 30 yang memiliki izin parkir. Itupun di angka Rp 175.000-Rp 250.000 per toko, artinya jumlah kendaraan parkir yang terlapor kurang dari 50 per hari," lanjutnya.

Ia kemudian mengutip Perda 7 tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada aturan tersebut, pemkot menurunkan retribusi parkir dari semula 20 persen menjadi 10 persen.

Langkah tersebut dianggap sebagai sebagai keberpihakan pemerintah terhadap iklim investasi.

Perda juga mengatur parkir berbayar. Artinya, pengusaha diperbolehkan untuk menarik parkir dengan petugas resmi.

Bagaimana jika menggratiskan? Perda juga telah mengakomodasi.

"Artinya jika fasilitas parkir gratis adalah bagian dari pelayanan pemilik usaha, maka pemerintah kota juga bisa memberikan relaksasi atau kemudahan kepada pemilik usaha," tandasnya.

Prinsipnya, Karang Taruna Kota Surabaya mengapresiasi keberanian pemkot dalam menegakkan Perda penyelenggaraan perparkiran.

"Namun, treatment di lapangan perlu penyesuaian sehingga mengantisipasi munculnya mispersepsi di masyarakat," tandasnya.

Konsistensi pengawasan dan penegakan hukum secara berkala diperlukan untuk bisa mewujudkan kondisi ideal yang kita harapkan bersama.

"Kota ini dibangun bukan untuk mengorbankan siapapun, melainkan untuk melindungi semuanya. Baik pengusaha, pekerja, maupun konsumen sama-sama dilindungi. Mari jaga kota ini bersama demi kenyamanan, keamanan dan keadilan bagi seluruh warga Surabaya," tandasnya.