Ia menegaskan hal itu sebagai bentuk penyaluran ekspresi melalui seni. Selaku ketua RT, Ranto pun tidak melarang aktivitas tersebut.

"Saya tidak melarang, disini bebas untuk berkreasi, memang untuk menyalurkan kreasi, tidak ada unsur yang lain," tambahnya.

Senada dengan pernyataan Supriyanto, Ranto juga menyebut para pemuda yang membuat mural itu kecewa setelah diminta aparat menghapusnya.

Menurutnya, kreasi pemuda setempat dengan membuat gambar seperti itu justru menjadikan HUT ke-80 RI semakin meriah.

"Pihak RT, tokoh masyarakat juga ikut senang, karena gambarnya menjadikan kemeriahan HUT RI jadi lebih hidup," pungkasnya.

Dandim Sragen: Penghapusan Disepakati Warga

Berbeda dengan pengakuan tokoh setempat, Dandim 0725/Sragen, Letkol Inf Ricky Julianto, menyebut penghapusan mural One Piece itu merupakan kesepakatan antara warga, perangkat desa, dan aparat keamanan.

Dia menegaskan penghapusan setelah ada imbauan agar HUT ke-80 RI diwarnai dengan nasionalisme dan simbol kenegaraan.

"Kegiatan tersebut merupakan hasil koordinasi seluruh pihak terkait (Apkam, perangkat desa, dan warga setempat) yang menetapkan bahwa gambar tersebut perlu dihapus, mengingat saat ini berada dalam momen penting menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80," kata Ricky, dikutip dari Kompas.com.

Di sisi lain, Ricky membantah TNI melarang adanya kebebasan berekspresi lewat permintaan untuk menghapus mural One Piece tersebut.

Baca juga:  Istana: Bendera One Piece Bentuk Ekspresi, tapi Jangan Cemari Kesakralan 17 Agustus

Lagi-lagi, dia menjelaskan agar momen peringatan Hari Kemerdekaan RI diisi dengan semangat nasionalisme.

Dia juga enggan ketika pihaknya dianggap melakukan intervensi. Ricky menegaskan pihaknya yaitu Babinsa cuma berperan dalam memfasilitasi dialog antara warga dan aparat desa serta melakukan edukasi.

Lewat dialog itu, Ricky mengeklaim adanya kesepakatan agar mural itu dihapus.

"Masyarakat menyambut positif dan tidak ada permasalahan. Jadi, kami juga berharap tidak ada yang menarasikan imbauan kami di wilayah Sragen ini sebagai suatu tindakan yang mengancam demokrasi," tutur Ricky.