Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Sejumlah siswa Sekolah Rakyat Ponorogo diketahui mundur. Data dihimpun dari pihak Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, siswa awalnya ada 125 orang.

Namun seiring waktu, tinggal 119 siswa yang mengikuti kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf tidak menampik adanya fenomena tersebut.  “Tidak hanya di Ponorogo siswa mundur. Data yang ada 115 siswa mundur,” ungkapnya, Selasa (5/8/2025).

Baca juga: Warga Senang Dapat Bendera Merah Putih dari Satlantas Polres Ponorogo : Bentuk Cinta Tanah Air

Dia mengatakan untuk siswa yg mundur itu hanya 1 koma sekian persen dari 9.700 lebih yang mundur 115 persen. Itupun, setelah pihak kementerian sosial (Kemensos) melakukan dialoh ada berbagai alasan.

“Kita dialog, tapi karena anaknya tidak bisa tinggal di asrama, kangen sama ortunya ya kita nggak bisa maksa,” kata Gus Ipul—sapaan akrab—Mensos Syaifullah Yusuf.

Gus Ipul menyatakan mereka yang tidak mau belajar di Sekolah Rakyat tidak masalah. Karena prinsipnya tidak boleh dipaksa. Dan sudah digantikan.

“Kami ganti dengan siswa lain yang juga banyak ngantri di belakangnya, berdasarkan data. jadi kita tidak membuka pendaftaran,” tambahnya.

Hal yang sama juga pada. Namun Gus Ipul mengganti kata mengundurkan diri dengan yang lain.  Dia lebih suka menyebut para guru sekolah rakyat ada yang tidak memenuhi panggilan

“Sebelum mendaftar kan mereka telah mendatangani kesiapan, tapi saat mereka dipanggil dan lulus, tidak memenuhi panggilan,” tambahnya.

Data yang ada di seluruh Indonesia, dari 1400 guru diterima, yang tidak memenuhi panggilan ada 143 orang.

Baca juga: Pemkab Ponorogo dan PT KAI Teken MoU untuk Pemanfaatan Aset Agar Tak Liar

“Untuk guru itu kan ada cadangan, jadi ya kita ambil di bawahnya sesuai kebutuhan mapel disitu. jadi kita nggak boleh maksa juga,” urainya.

Dia mengaku bahwa 143 guru yang mundur adalah mereka yang sebagian besar diterima di Sekolah Rakyat yang belum beroperasi, yang baru akan beroperasi pada beberapa minggu ke depan.

“Alasannya ada karena telah diterima PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Pemerintah Daerah. Mereka memilih disana ya kita hormati. Ada juga karena merasa jauh lokasinya,” pungkasnya.