Karena itu, Subandi mengaku terus mendorong percepatan serah terima PSU dari pengembang kepada Pemkab Sidoarjo. Supaya fasilitas umum dan social di kompleks perumahan juga bisa dibangun memenggunakan anggaran daerah.

Baca juga: Dua Kurir Sabu Tertangkap di Sidoarjo, Ada yang Diupah Rp20 Ribu Sekali Ranjau

“Saya juga sudah perintahkan Dinas P2CKTR (Perumahan Permukiman Cipta Karya Dan Tata Ruang) supaya setiap bulan minimal ada tiga PSU yang diserahkan. Itu sudah berjalan sejak Mei lalu,” ungkapnya.

Subandi mengatakan saat ini sudah ada kemudahan untuk penyerahan PSU Perumahan. Warga perumahan bisa mengajukan sendiri penyerahan fasum dan fasosnya apabila perumahan sudah ditinggalkan sama developernya.

Caranya, dokumen kesepakatan warga untuk menyerahkan PSU ditujukan ke BPN Sidoarjo untuk diproses. “Atau kalau kurang jelas, bisa tanya langsung ke Dinas P2CKTR. Developer atau warga yang hendak menyerahkan PSU, bisa langsung dilayani di sana,” tandasnya.

Kepala Dinas P2CKTR Sidoarjo M Bachruni Aryawan menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mendesak developer segera menyerahkan PSU. Pada bulan Juli kemarin pihaknya telah mengirimkan surat kepada belasan pengembang, dan sudah mendapat respon positif. Sebegian besar mereka sudah menyatakan sanggup untuk memproses serah terima PSU-nya.

“Ada Sekira 10 pengembang yang sudah merespon, empat diantaranya sudah memenuhi syarat PSU untuk diserahkan ke pemkab. Yang lain masih proses di BPN. Kita berharap, pengembang-pengembang lainnya bisa segera menyusul,” ujar Bachruni.

Dia menyebut bahwa sejauh ini sudah ada 125 pengembang yang menyerahkan PSU kepada Pemkab Sidoarjo. Angka yang terbilang masih cukup kecil dibanding total 530 developer yang beroperasi di Sidoarjo