Hingga akhirnya, pada tahun 2005, sang ayah mendorongnya untuk mendaftar sebagai polisi.

Setelah lulus pendidikan dan ditempatkan kembali di Samarinda, ia tetap melanjutkan pengabdian sebagai penggali kubur.

Selama lima tahun terakhir, Bripka Joko juga dipercaya menjadi ketua pemakaman di wilayah tempat tinggalnya.

Ia bertanggung jawab mengelola lahan kuburan, menggaji tim penggali kubur, serta mengurus pemakaman bagi warga yang membutuhkan.

"Saya mengelola tanah kuburan milik Pemerintah Samarinda. Selain itu, saya juga mewakafkan tanah warisan dari ayah saya untuk dijadikan pemakaman warga," ungkapnya.

Bagi keluarga kurang mampu, jasa penggalian kubur yang dilakukan Bripka Joko diberikan secara gratis. 

Namun, ia tetap menggaji tim penggali kubur yang membantunya, bahkan jika harus menggunakan uang pribadinya.

"Kalau untuk warga tidak mampu, pasti saya gratiskan. Tapi saya tetap harus membayar orang-orang yang membantu saya menggali. Kadang ada warga mampu yang memberi sukarela, bisa Rp 300 ribu, Rp 500 ribu, hingga Rp 1 juta. Tapi kalau yang kurang mampu, murni gratis," jelasnya.

Bripka Joko berharap bisa mendapatkan tanah wakaf untuk dipergunakan kembali sebagai lahan pemakaman warga.

Bahkan ia menolak berbagai penghargaan dan kesempatan sekolah perwira dari Kapolri, demi mendapatkan tanah wakaf. 

Menurut Bripka Joko, warga sekitar semakin kesulitan mendapatkan lahan pemakaman karena keterbatasan tempat.

"Kalau saya mau berpikir untuk diri sendiri, saya bisa ambil kesempatan sekolah perwira gratis. Tapi ini soal kebutuhan warga. Kasihan mereka kalau lahan makin sempit," pungkasnya.

Pengabdian Bripka Joko menjadi bukti bahwa seorang polisi bisa lebih dari sekadar aparat penegak hukum.

Dengan ketulusan hati, ia bukan hanya jadi pahlawan untuk keluarganya sendiri, tapi juga untuk masyarakat yang berduka. 

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com