Poin Penting : 

• Massa buruh menggelar demo di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya
• Ada enam tuntutan yang dibawa dalam demo. Enam tuntutan itu adalah isu yang dibawa buruh secara nasional
• Massa aksi bakal kembali datang dengan jumlah yang lebih besar bila tak wujudkan tuntutan

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Fatimatuz Zahroh

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ribuan massa buruh dari berbagai kawasan industri di Jawa Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Surabaya, Kamis (28/8/2025). 

Unjuk rasa ini merupakan bagian dari aksi serentak nasional yang dilakukan di lebih dari 20 provinsi di Indonesia. 

Tiba sekitar pukul 14.00 WIB, massa aksi buruh sebelumnya telah melakukan long march melalui Jalan Ahmad Yani, Darmo, Basuki Rahmat, Embong Malang, dan Bubutan. 

Sekretaris KSPI Jawa Timur Jazuli menegaskan dalam aksi kali ini ada enam tuntutan yang dibawa. Enam tuntutan itu adalah isu yang dibawa buruh secara nasional. 

“Yang kami minta adalah penghapusan sistem outsourcing, penolakan terhadap upah murah, pencegahan PHK massal, reformasi pajak buruh, pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibuslaw, dan pemberantasan korupsi melalui pengesahan RUU Perampasan Aset,” tegas Jazuli pada wartawan.

Baca juga: Paguyuban Tani Puncu Gelar Demo di Kantor BPN Kediri, Tolak Pemerintah Patok Lahan Fasilitas Sosial

Pihaknya juga menuntut agar pemerintah kenaikan upah 2026 minimal 8,5–10,5 persen. Hal ini merupakan tuntutan yang disampaikan untuk tahun 2026 mendatang.

Tidak hanya itu, Jazuli juga menjelaskan, selain tuntutan nasional, juga ada sejumlah tuntutan lokal yang disampaikan.

Diantaranya mereka mendesak realisasi komitmen Gubernur Jawa Timur yang ditandatangani pada 1 Mei 2025 seperti pembentukan Perda Jaminan Pesangon, peningkatan layanan BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin, serta penindakan terhadap pengusaha yang melanggar aturan ketenagakerjaan.

“Kami juga meminta adanya penambahan kuota afirmasi SPMB SMA/SMK Negeri untuk anak buruh, serta pengusulan tokoh Gus Dur sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Jazuli. 

Buruh menilai, komitmen tersebut belum ditindaklanjuti secara nyata oleh pemerintah daerah hingga saat ini. Untuk itu melalui aksi ini pihaknya mendesak agar komitmen yang telah disampaikan segera diwujudkan.

“Kami datang dengan tegas menolak sistem outsourcing yang menindas,” ujar Jazuli, Sekretaris KSPI Jawa Timur. 

Baca juga: Daftar Rute Demo Buruh 28 Agustus 2025 dan Lokasinya, Tuntut Reformasi Pajak hingga Satgas PHK

Ia menilai aksi ini sebagai peringatan keras agar pemerintah tidak abai terhadap nasib kaum pekerja.

“Kalau pemerintah terus abai, buruh akan kembali turun dengan jumlah lebih besar. Kami tidak butuh janji kosong, tapi realisasi nyata, terutama atas komitmen Pemprov Jatim,” tandas Jazuli.