Bupati Lindra Menjamin Status Pegawai di Lingkungan Pemkab Tuban Aman, Meski APBD 2026 Turun

Poin Penting :

• Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan sekitar Rp500 miliar
• Penurunan anggaran akibat adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat
• Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memastikan bahwa belanja pegawai tetap aman dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK)

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Muhammad Nurkholis

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky memastikan bahwa belanja pegawai tetap aman dan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akan mengalami penurunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tuban tahun 2026 diproyeksikan akan mengalami penurunan signifikan sekitar Rp500 miliar, Sabtu (18/10/2025).

“Kalau aturan undang-undang, belanja pegawai maksimal 30 persen. Saat APBD 2025 sebesar Rp3,4 triliun, belanja pegawai kita berada di angka 28–29 persen. Ketika anggaran turun, otomatis persentasenya naik,” ujar Lindra.

Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, mengatakan proyeksi sementara APBD tahun 2026 berada di kisaran Rp2,9 triliun. 

Baca juga: APBD Tuban 2026 Diproyeksikan Turun Rp 500 M, Bupati Lindra Pastikan Pelayanan Publik Tetap Optimal

Nilai tersebut turun dibandingkan dengan APBD tahun 2025 yang mencapai Rp3,4 triliun.

Ia mengungkapkan, proyeksi APBD 2026 turun dari Rp3,4 triliun menjadi Rp2,9 triliun. 

Pengurangan dari Pemerintah Pusat

Penurunan anggaran akibat adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat. 

Meski demikian, Lindra memastikan penyesuaian anggaran tersebut tidak akan mengganggu program-program prioritas.

Namun pemerintah telah menyiapkan berbagai solusi agar para pegawai tidak terdampak pengurangan anggaran.

Baca juga: Rumah Singgah Warga Tuban yang Jalani Pengobatan di Surabaya segera Terealisasi, Pemkab Cari Lokasi

“Pemerintah sudah menyiapkan solusi. Ada sistem paruh waktu, alih daya, dan kerja sama dengan BUMD untuk menampung tenaga-tenaga lain,” imbuhnya.

Lindra juga menegaskan komitmen Pemkab Tuban untuk menjaga keberlangsungan kerja seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Tuban selama masa jabatanmya.

“Status mereka aman. Itu sudah menjadi komitmen pemerintah sejak awal,” pungkasnya.