BREAKING NEWS : Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Ditangkap KPK

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dikabarkan terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari KPK.

Padahan baru saja Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang akrab disapa Kang Giri ini memberikan statemen soal agenda rutin Pemkab. 

Dilansir dari Tribunnews.com, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan kabar OTT itu. 

“Benar,” kata Fitroh.

Masih kata Fitroh, dalam OTT itu pihaknya juga mengamankan beberapa pihak, satu diantaranya Bupati Kang Giri. 

Baca juga: Pemkab Gelar Agenda Rutin Tiap Malam Minggu Ponorogo Intimate Pasca Berstatus Kota Kreatif Dunia

Pemkab Ponorogo Sempat Dipanggil KPK

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa “oleh-oleh” pasca mendapatkan undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kang Giri—sapaab akrab—Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Pasti ada yang tidak patuh aturan, kalau reses hari ini harus diusulkan tahun sebelumnya. Banyak yang keliru ini aspirasi, ini pokir pokoknya harus detil secara aturan,” ungkapnya, Senin (27/10/2025).

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko membawa “oleh-oleh” pasca mendapatkan undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kang Giri—sapaab akrab—Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko meminta seluruh pejabat di lingkungan Pemkab untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki tata kelola pemerintahan.

“Pasti ada yang tidak patuh aturan, kalau reses hari ini harus diusulkan tahun sebelumnya. Banyak yang keliru ini aspirasi, ini pokir pokoknya harus detil secara aturan,” ungkapnya, Senin (27/10/2025).

Kang Giri menyampaikan bahwa kesalahan yang dijabarkan oleh KPK, harus dilakukan intropeksi  “Banyak pokoknya, kesalahan itu sebagai kaca Benggala, kami berterimakasih kepada kpk pencegahan dilakukan secara assesment tidak mengintip dalam lubang jarum,” tambahnya.

Bupati Ponorogo dua periode ini menyatakan bahwa pertemuan di gedung merah putih tersebut menjadi bahan penting untuk membenahi sejumlah hal di internal Pemkab, mulai dari perencanaan program, penyerapan aspirasi masyarakat, hingga penyusunan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

Dia meminta kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Baik itu mulai dari sub penyusunan program (sungram), pejabat pembuat komitmen (PPK), kepala bidang (Kabid), sekertaris dinas (sekdin), hingga kepala dinas untuk mulai berbenah dan berkoordinasi agar perencanaan dan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.

“Jangan sampai hal hal sepele seperti telat usulan atau salah tanggal, karena administrasi yang salah bisa jadi kesalahan besar," tegasnya. 

Tidak hanya tentang tertib saja. Kang Giri mengingatkan bahwa pengelolaan keuangan di tubuh Pemkab Ponorogo harus benar-benar berdampak pada masyarakat.

Artikel ini dilansir dari Tribunnews.com