Pansus DPRD Jatim Dalami Kinerja BUMD, Belajar ke Jateng hingga Jakarta

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur membentuk Pansus BUMD untuk mengevaluasi kinerja seluruh BUMD milik Pemprov Jatim
• Wakil Ketua Pansus, Abdullah Abu Bakar, menegaskan pansus tidak akan gegabah dalam memberi rekomendasi dan masih melakukan pendalaman
• Sejumlah daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jakarta dijadikan referensi untuk melihat praktik pengelolaan BUMD

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Panitia Khusus (Pansus) pembahas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bentukan DPRD Jawa Timur menyatakan tidak akan gegabah dalam mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Meski telah bekerja selama beberapa bulan, Pansus menegaskan masih melakukan pendalaman menyeluruh terhadap seluruh BUMD.

"Sehingga yang sedang kami lakukan sekarang ini tidak hanya mendalami, tapi kami juga belajar dari berbagai provinsi yang lain," kata Abdullah Abu Bakar, Wakil Ketua Pansus BUMD saat dikonfirmasi dari Surabaya, Kamis (26/2/2026). 

Dibentuk Sejak November 2025

Pansus BUMD sebelumnya dibentuk oleh DPRD Jatim pada 3 November 2025 lalu melalui rapat paripurna.

Adapun Pansus ini digagas guna mengukur kinerja seluruh BUMD milik Pemprov. Tujuan utamanya yakni memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD. 

Pansus ini beranggotakan perwakilan seluruh fraksi di DPRD Jatim. Abu Bakar yang juga anggota Komisi C menyebut pihaknya sengaja membandingkan tata kelola BUMD di sejumlah provinsi lain untuk menjadi bahan evaluasi.

Baca juga: Pansus DPRD Surabaya Pelajari Model Hunian Murah untuk Warga MBR ke Kendal, Ini Hasilnya

Dari pengamatan Abu, beberapa daerah yang bisa jadi contoh yakni seperti Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Jakarta.

Dari studi tersebut, Pansus ingin melihat bagaimana BUMD di daerah lain mampu menyumbangkan dividen signifikan bagi daerah sekaligus berkontribusi langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Abu memastikan pihaknya tak main-main dalam bertugas. 

Lebih jauh, Abu Bakar menegaskan bahwa Pansus ini juga meneliti secara detail sampai pada tingkat anak perusahaan. 

"Sampai anak perusahaan ketika kita tanya arahnya ke depan gimana, ada yang tidak tahu. Ada yang tidak tahu, yang tahu juga banyak," ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Baca juga: 14.000 Warga Surabaya Antre Rusunawa, Pansus DPRD Dukung Penertiban Penghuni Lama