SPPG yang Tak Penuhi Standar Gizi Harus Disanksi Tegas: BGN Berbenah

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM - Anggota DPR RI, Ahmad Labib, mengusulkan untuk memberi sanksi tegas kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi instrumen gizi dan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara Tadarus Anggaran Publik oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PD Muhammadiyah Lamongan di Gedung Dakwah Muhammadiyah Lamongan, Sabtu (28/2/2026) sore.

Baca juga: Ortu Geram Ada Cacing dalam Kotak MBG di SDN 03 Rejoagung, Kepala Satgas Lapor Korwil BGN & Dinkes

Menurut anggota Komisi VI DPR RI ini, dari aspek kebijakan dan regulasi, program MBG telah mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah dan legislatif.

"Presiden dan DPR sudah menyepakati program ini secara bulat, karena tidak hanya untuk memperbaiki gizi, tetapi juga sebagai instrumen membangun ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Ia menilai, berbagai persoalan yang muncul di lapangan, seperti distribusi dan kualitas gizi, lebih bersifat teknis dan perlu segera dibenahi oleh pelaksana program, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).

"Memang ada carut marut dalam pendistribusian dan kualitas gizi. Ini aspek teknis yang perlu perbaikan. Kita perlu memberi waktu kepada BGN untuk berbenah," katanya.

Meski demikian, pentingnya pengawasan publik untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.

Ia juga menyoroti perlunya penegakan disiplin bagi pihak pelaksana di tingkat lapangan.

"Rekomendasi juga sudah disampaikan, termasuk oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Golkar, Yahya Zaini, agar pihak yang melakukan kesalahan, baik disengaja maupun tidak, diberikan sanksi atau punishment," tuturnya.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik serta menjamin keselamatan penerima manfaat program MBG.

 "Kita ingin ada kehati-hatian, karena ini menyangkut trust publik dan keselamatan masyarakat. Pengawasan harus dilakukan bersama, dan pemerintah juga terbuka terhadap masukan," jelasnya.

Ia  berharap, dengan perbaikan teknis dan pengawasan yang optimal, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan gizi masyarakat sekaligus penguatan ekonomi rakyat.