Janji Politik Bebas PBB Ditagih PMII, Sekda Bondowoso Buka Suara Soal Lonjakan Data Desil 1

Ringkasan Berita:

• Aksi Unjuk Rasa: Puluhan mahasiswa dari Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Raden Bagus Asra (RBA) Universitas At-Taqwa Bondowoso menggelar demo di depan Kantor Pemkab Bondowoso, Jumat (12/6/2026).
• Tuntutan Utama: Mahasiswa menagih janji politik Bupati dan Wakil Bupati saat Pilkada 2024 terkait program pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem (kategori Desil 1), anak yatim, dan janda.

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sinca Ari Pangistu

​TRIBUNJATIM.COM, BONDOWOSO — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Komisariat (PK) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Raden Bagus Asra (RBA) Universitas At-Taqwa Bondowoso menggelar aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat, Jumat (12/6/2026) siang.

Kedatangan mereka bertujuan untuk menagih komitmen jalannya janji politik Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada masa kampanye Pilkada 2024 lalu.

Salah satu janji yang paling disorot adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 di Kabupaten Bondowoso.

Baca juga: PPP Bondowoso Pasang Target 9 Kursi DPRD di Bawah Kepemimpinan Abuya Hasan

Pantauan di lokasi, jalannya unjuk rasa diwarnai dengan pembentangan berbagai poster kritikan tajam, seperti "Kampanye selesai janji ikut selesai", "Buktikan Janji itu, jangan jadi pengkhianat", dan "Jangan jadikan rakyat kecil sebagai alat elektoral". Tak hanya berorasi, mahasiswa juga menggelar aksi teatrikal yang menyindir gaya politisi saat mengumbar janji manis di masa pemilu.

Mahasiswa Sebut Janji PBB Gratis Belum Masuk Program Prioritas

Koordinator Aksi, Rifky Gimnastiar, menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai penyambung lidah masyarakat miskin ekstrem, anak yatim, hingga janda tua di Bondowoso yang hingga kini masih ditarik pungutan PBB.

Berdasarkan penelusuran PMII ke sejumlah dinas teknis terkait, program PBB gratis tersebut nyatanya belum menyentuh realisasi nyata sejak tahun lalu.

"Tahun kemarin tidak ada, karena bahasanya janji politik tidak harus (langsung terealisasi) di tahun pertama. Tadi saat audiensi disampaikan baru akan diupayakan untuk gratis tahun ini. Kami dari PMII akan terus mengawal ketat tuntutan ini sampai benar-benar dirasakan rakyat," kata Rifky tegas, Jumat (12/6/2026).

Baca juga: Polisi Endus Ada Tekanan di Balik Pencabutan Laporan Pemukulan Nakes RSUD di Bondowoso

Jalannya aksi demonstrasi ini berlangsung di bawah pengawalan ketat barisan personel gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Bondowoso guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas.

Tanggapan Sekda: Data Kemiskinan Berubah Cepat, Butuh Validasi

Menanggapi gelombang protes mahasiswa PMII, Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathor Rozi, menyampaikan apresiasi dan menganggap aspirasi tersebut sebagai pengingat penting bagi jalannya roda pemerintahan.

Kendati demikian, Fathor Rozi menekankan bahwa eksekusi kebijakan pembebasan pajak tidak bisa dilakukan serampangan, melainkan harus terukur dan tepat sasaran. Tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah tidak stabilnya data kemiskinan ekstrem (Desil 1) di Bondowoso yang melonjak tajam dalam hitungan bulan.

"Begitu cepatnya pergerakan atau dinamika angka di Desil 1. Pada akhir Desember 2025, data Desil 1 berada di angka sekitar 87 ribu. Kemudian angka ini berubah cepat pada April 2026 menjadi 101 ribu, dan memasuki bulan Juni ini berubah lagi menjadi 104 ribu jiwa. Tentu ini harus kita verifikasi dan divalidasi ulang di lapangan," jelas Sekda Fathor Rozi.

Di sisi lain, Sekda Fathor tidak menampik bahwa jika pembebasan PBB bagi ratusan ribu objek pajak ini digedok, maka otomatis akan mengoreksi target capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bondowoso.

"Pasti berdampak pada PAD. Karena itulah, saat ini Pemda sedang menyusun skema dan solusi alternatif untuk meningkatkan PAD dari sektor lain. Semangat kami tetap sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan beban baru kepada masyarakat," pungkasnya.