Pembahasan Terus Bergulir, DPRD Jatim Minta Raperda Disabilitas Bisa Optimal

Ringkasan Berita:

• DPRD Jawa Timur terus membahas Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar dapat diterapkan secara optimal.
• Fraksi PAN menyoroti pentingnya penguatan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas melalui pelatihan, kewirausahaan, akses permodalan, pemasaran produk, dan kesempatan kerja yang inklusif.
• Fraksi Partai Demokrat mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia (Human Rights Based Approach) dalam setiap kebijakan terkait penyandang disabilitas.

Laporan Wartawan TribunJatim, Yusron Naufal Putra 

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas terus bergulir di DPRD Jawa Timur.

Sejumlah fraksi memberikan perhatian khusus agar regulasi tersebut mampu menjawab berbagai kebutuhan penyandang disabilitas secara optimal.

Pandangan fraksi-fraksi disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur yang digelar pada Rabu (17/6/2026). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono serta didampingi Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf dan Wakil Ketua Sri Wahyuni.

Sementara dari Pemprov Jatim, dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono.

Total, ada 70 anggota DPRD Jatim yang hadir secara langsung. Rapat paripurna ini menjadi lanjutan dari rangkaian pembahasan Raperda inisiatif DPRD Jatim tersebut. 

Juru Bicara Fraksi PAN Suli Da'im, dalam laporan fraksi terkait Raperda ini diantaranya menyoroti perlunya dorongan penguatan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Dorongan ini sebelumnya juga muncul dalam pendapat gubernur terkait Raperda tersebut.

Baca juga: DPRD Jatim Minta Pencegahan HIV/Aids di Jawa Timur Jadi Atensi Bersama, Angka Kasus Masih Tinggi

"Bahwa secara umum permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, meliputi terbatasnya aksesibilitas ruang publik, kerentanan sosial-ekonomi, stigma masyarakat, minimnya perlindungan terhadap kekerasan serta juga kurangnya fasilitas pendidikan khusus," kata Suli dikutip dalam salinan resmi laporan fraksi. 

Pemberdayaan ekonomi adalah mencegah dan juga mengurangi kerentanan sosial ekonomi. Karena itu, penguatan pengaturan dalam Raperda ini dalam bentuk pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan hingga akses permodalan. 

Lalu, pemasaran produk, serta perluasan kesempatan kerja yang inklusif dan berkelanjutan baik dari sektor swasta maupun instansi pemerintah yang dinilai perlu dipertegas. Pandangan ini menjadi bagian dari tiga poin yang disampaikan Fraksi PAN dalam pandangan mereka. 

Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat menyatakan sejalan dengan pendapat Gubernur yang disampaikan sebelumnya, mengenai pergeseran paradigma ke arah Human Rights Based Approach dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh lembaga pemerintahan dengan semua unit kerjanya. 

Sebab telah menjadi tuntutan yang tidak terelakkan. Para penyandang disabilitas mutlak dilibatkan secara partisipatif dalam proses pengambilan kebijakan sebagai wujud nyata penguatan kedaulatan rakyat termasuk dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

"Untuk itulah setiap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Timur mesti membuka pintu peran serta masyarakat secara demokratis dan memperhatikan suara para penyandang disabilitas, terkhusus Raperda ini," terang Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Rasiyo.