KontraS Soroti Fungsi TNI Terlibat dalam Program MBG, Minta Tidak Melupakan Tugas yang Sebenarnya

TRIBUNJATIM.COM - Belakangan keterlibatan TNI di program pemerintah seperti MBG menuai perbincangan.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebenarnya memiliki fungsi alat pertahanan negara.

Keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sejumlah program pemerintah mendapat sorotan. 

Pasalnya keterlibatan itu tidak ada kaitannya dengan tugas TNI sebagai tentara. 

Sorotan itu dilakukan Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS). 

KontraS adalah organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi hak asasi manusia, khususnya dalam isu penghilangan paksa, penyiksaan, dan kekerasan negara. 

Didirikan pada 20 Maret 1998, KontraS lahir dari semangat reformasi dan perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM berat.

Untuk diketahui, KontraS merilis sebuah catatan untuk menyambut HUT ke-80 TNI.

Catatan ini berisi laporan bentuk kontribusi dan komitmen KontraS mendorong agenda reformasi sektor keamanan. 

Terkhusus dalam rangka untuk meningkatkan kinerja maupun mewujudkan profesioanlisme militer di Indonesia.

Baca juga: Maling Tertangkap Basah Curi Uang Rp36 Juta Milik Tukang Becak di Kediri, Rumah Dibobol

Peneliti KontraS, Hans Giovany, menjelaskan hanya ada dua tugas pokok TNI yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang berdasarkan Undang-Undang TNI. 

Namun, dalam praktiknya, TNI justru terlibat dalam banyak hal seperti Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).

PSN adalah program pembangunan berskala besar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

MBG adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan memberikan makanan sehat dan bergizi kepada siswa sekolah dasar dan menengah sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan anak.

"Tentu tugas untuk mengurusi pangan atau proyek pembangunan bukan merupakan tugas pokok yang digolongkan sebagai operasi militer selain perang berdasarkan undang-undang," kata Hans dalam jumpa pers di Kantor KontraS, Kwitang, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan, meskipun tujuan program itu diklaim untuk membantu masyarakat, misalnya mendukung sektor pangan dan pembangunan desa, penugasan tersebut tetap tidak sesuai dengan undang-undang.

Selain di PSN, KontraS juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program MBG.

Hans menilai, pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program tersebut tidak memiliki dasar dalam ketentuan tugas TNI.

"Walaupun ada yang mengatakan tujuannya mungkin baik, tujuannya untuk mendukung program makan bergizi dan lain-lain, tetapi tujuan itu ketika dilakukan tidak sesuai dengan tugas pokok maka harus dievaluasi," tutur Hans.

Hans menekankan, jati diri TNI adalah sebagai tentara profesional yang dipersiapkan untuk pertahanan negara. Jika prajurit TNI terlalu sibuk dengan proyek pembangunan atau urusan pangan, maka fungsi utama pertahanan bisa terabaikan.

"Ketika prajurit TNI kemudian disibukkan dengan tugas-tugas lain di luar tugas dalam konteks pertahanan negara, dalam konteks kedaulatan negara, bisa jadi tugas utamanya akhirnya dilupakan," ujarnya.

Baca juga: Roy Suryo Ngaku Dapat Salinan Ijazah Jokowi dari KPU, Teliti Posisi Cetak Logo: 99,99 Persen Palsu

KontraS mendesak agar keterlibatan TNI di luar bidang pertahanan segera dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah, DPR, maupun Mabes TNI.

Apa fungsi TNI sebenarnya?

Fungsi utama TNI adalah sebagai alat pertahanan negara.

Dalam posisi ini, TNI menjadi garda terdepan untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari segala ancaman, baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

TNI dibentuk bukan untuk menjalankan politik praktis, melainkan untuk memastikan bahwa negara tetap berdiri tegak, aman, dan berdaulat.

Selain fungsi pokok tersebut, TNI juga menjalankan operasi militer selain perang.

Peran ini mencakup banyak hal, seperti menangani ancaman separatis bersenjata, pemberontakan, maupun terorisme yang bisa mengganggu stabilitas nasional.

Baca juga: Orang Thailand Kecewa Lapor Polisi soal Kehilangan HP Tapi Dicueki 1 Jam, Petugas Santai Nonton Film

Tidak hanya itu, TNI juga memiliki tanggung jawab menjaga perbatasan negara, mengamankan objek vital strategis, hingga memberikan bantuan dalam penanggulangan bencana alam, penanganan pengungsian, dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

Fungsi ini menegaskan bahwa TNI hadir bukan hanya saat perang, tetapi juga dalam kondisi damai untuk melindungi rakyat dari berbagai bentuk ancaman non-militer.

Selanjutnya, TNI berfungsi dalam pembinaan kekuatan pertahanan. Artinya, TNI terus membangun, melatih, dan mengembangkan kekuatan militernya agar tetap profesional, modern, dan siap menghadapi dinamika ancaman masa kini.

Fungsi ini juga mencakup pembinaan komponen cadangan dan pendukung pertahanan yang bisa diberdayakan ketika negara berada dalam kondisi darurat.

Dengan demikian, TNI tidak hanya bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi juga proaktif menyiapkan sistem pertahanan jangka panjang.

Fungsi lainnya yang tak kalah penting adalah fungsi sosial dan perekat nasionalisme.

TNI dipandang sebagai bagian dari rakyat yang kemudian mengabdi untuk rakyat, sehingga perannya juga menyentuh bidang sosial dan kemasyarakatan.

Kehadiran TNI dalam kegiatan pembangunan, program kemanunggalan bersama masyarakat, hingga misi perdamaian dunia, menegaskan perannya sebagai institusi yang mengokohkan persatuan bangsa serta menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

Berita viral lainnya

Informasi lengkap dan menarik lainnya di Googlenews TribunJatim.com