Pemenuhan Kuota 70 Persen SMK dan 30 Persen SMA, Ini yang Dilakukan Pemprov Jawa Timur

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mempunyai program untuk membuat rasio perbandingan antara SMK dan SMA menjadi 70 banding 30.

Hal tersebut untuk meningkatkan pendidikan vokasional, guna membentuk SDM yang terampil dalam industrialisasi di Jatim.

Beberapa cara seperti pembagunan SMK mini di pondok pesantren sudah dibentuk untuk memenuhi target rasio tersebut.

Baca: Begini Sosok KH Mahmad Baidhawi di Mata Kepala Pondok Pesantren Tebuireng Jombang

Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul juga mengungkapkan cara lain yang mungkin ditempuh Pemprov Jatim untuk memenuhi rasio tersebut, yaitu merubah SMA menjadi SMK.

Namun, ia mengatakan bahwa perubahan tersebut tidak bisa terjadi secara instan.

Banyak hal yang harus dibahas, seperi fasilitas, kriteria SMA yang akan diubah, birokrasi perizinan dan nasib siswa.

"Misalnya yang kelas X dan XI kita luluskan dulu sebagai siswa SMA, baru siswa selanjutnya menjadi siswa SMK," ujar Gus Ipul saat menghadiri acara rekrutmen Daihatsu di SMKN 5 Surabaya, Selasa (23/5/2017).

Baca: Duh Penampilan Kontestan Produce 101 Season 2 Ini Bikin Nangis yang Lihat, Menyentuh Banget!

Bukan hanya soal jumlah SMK yang banyak, Gus Ipul juga ingin SMK tersebut bisa berkualitas dan mandiri dengan mengubah SMK menjadi bentuk BLUD (Badan Layanan Usaha Daerah).

"SMK bisa menghidupi dirinya sendiri, seperti mau bekerjasama dengan industri," tambah Gus Ipul.

Saat ini, jumlah SMK di Jawa Timur ada sekitar 1.800 SMK, dan 200 di antaranya adalah negeri dan sisanya merupakan swasta.

"Untuk yang negeri, bisa dikatakan semuanya berstandar nasional, namun kalau swasta baru sekitar 55 persen," katanya.

Untuk itu, Pemprov Jatim ingin memperbaiki kualitas guru dan fasilitas yang ada, serta mengkaji kirikulum yang sedamg diterapkan.