Woow, BPK Lima Tahun Berturut Beri Opini WTP ke Banyuwangi

TRIBUNJATIM.COM, BANYUWANGI - Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Predikat ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama lima tahun berturut-turut.

Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan kebahagiannya atas hasil LKPD tahun 2016, yang kembali mendapat opini WTP murni untuk kali kelima.

"Ini adalah sebuah kerja keras kita selama ini, kerja keras dari para SKPD dalam penggunaan uang rakyat, penggunaan APBD," kata Anas, Sabtu (27/5/2017).

Penyerahan hasil LPKD tersebut dilakukan di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Jumat (26/5/2017).

Baca: Ditinggal Ngimami Salat Tarawih di Masjid Lapas, Rumah Ustad ini Malah Dijarah Maling

Capaian WTP kali kelima ini meyakinkan Anas, bahwa menciptakan program pelayanan publik dan program menciptakan kesejahteraan masyarakat bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan.

"Dulunya banyak yang mengkhawatirkan ide-ide kami menumbuhkan program baru seperti Banyuwangi Festival, dan keterlibatan pihak ketiga dalam program kemiskinan yang digagas pemkab akan menghalangi mendapatkan opini WTP. Tapi berkat kepatuhan dan ketelitian kita dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan kaidah akuntansi, alhamdulillah opini WTP masih bisa kita pertahankan," ungkap Anas.

Anas melanjutkan prestasi ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Karena, auditor BPK akan menerapkan standar yang lebih kepada daerah yang berhasil mempertahankan berulang-ulang.

"Bila dulu ada kesalahan sedikit masih bisa ditoleransi, namun sekarang toleransinya lebih ketat. Ini memaksa kita juga lebih berhati-hati dalam menyusun laporan keuangan," jelas Anas.

Baca: Anggaran Trem Surabaya Dicoret, Risma dan Pejabat Pemkot Kompak Tutup Mulut

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Banyuwangi Samsuddin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah menjadi lebih baik.

Bukan hanya pengelolaan dan pelaporan anggaran yang bagus, tapi juga harus berdampak ke masyarakat.

Keuangan daerah tak hanya harus akuntabel dan transparan, tapi juga diwujudkan dalam program pembangunan yang punya manfaat besar bagi warga.

"Ini terus menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Akuntabilitas dan transparansi APBD serta kesejahteraan rakyat adalah satu paket yang tak bisa dipisah. Sesuai pesan Pak Bupati," imbuh Samsuddin.

Untuk mewujudkan itu semua, pihaknya juga akan mendorong pemkab melakukan pengawasan internal yang lebih intensif. (Surya/Haorrahman)