Tragedi Rohingya, Fraksi PPP DPRD Jatim Inginkan Pemprov Putuskan Hubungan dengan Ibu Kota Myanmar
Tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Penulis: Adeng Septi Irawan | Editor: Dwi Prastika
lihat foto
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Adeng Septi Irawan
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tragedi kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar menjadi perhatian sejumlah kalangan.
Peristiwa pembantaian muslim tersebut memicu gejolak banyak pihak.
Di antaranya Fraksi PPP DPRD Jatim, yang secara tegas menolak segala tindakan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya.
(Meski Tampil Gugup di Awal Babak Pertama, Timnas U-19 Berhasil Kalahkan Tuan Rumah Myanmar)
"Kami Fraksi PPP desak Pemprov hentikan kerja sama dengan Kota Yangon, Myanmar," ujar Ketua Fraksi PPP, Musyafa Noer saat dikonfirmasi Tribunjatim.com, Selasa (5/9/2017).
Fraksi PPP DPRD Jatim menginginkan Pemprov Jatim menghentikan kerja sama dengan Myanmar dalam berbagai bidang.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data dari Pemprov, kerja sama Pemprov Jatim dengan Myanmar dilakukan melalui Provinsi Yangon Myanmar.
Kerja sama dilakukan di berbagai bidang, di antaranya konstruksi, perbankan, dan perkeretaapian.
Kerja sama tersebut, menurutnya sudah dimulai sejak tahun 2009 antara Provinsi Jawa Timur dan Ibukota Myanmar, Yangon.
(Lamar Kekasihnya di Atas Jembatan, Pria Jepang InI Bahagia Karena Diterima, Tapi Selanjutnya . . .)
Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera menyurati Pemprov Jatim untuk mengambil kebijakan agar segera memutus kerja sama tersebut.
Langkah yang diambil Fraksi PPP tersebut sebagai bagian kekecewaan Pemerintah Indonesia atas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Myanmar kepada etnis Rohingya.
