Maju Pilgub Jatim, Khofifah Sudah Ijin Wapres JK, Tinggal Nunggu Reshuffle Bulan Depan?

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sudah berbicara dengannya mengenai rencana untuk maju dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Dirinya menjelaskan tidak ingin terlibat lebih banyak mengenai hal itu dan menyerahkan sepenuhnya keputusan kapada Khofifah.

“Dia sudah lapor. Tapi tentu bagi saya, Ibu Khofifah sendiri bagaimana baiknya,” jelas dia di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (26/9/2017).

(PKS Tak Jalin Komunikasi dengan Khofifah di Pilgub Jatim)

JK masih belum mengetahui pasti partai mana saja yang akan mendukung Khofifah dalam kontestasi tersebut.

Juga dengan jumlah kursi dukungan yang akan didapatkan Ketua Umum Muslimat NU itu.

Keputusan penggantian menteri sosial, jelas JK, akan dilakukan pada Oktober mendatang menunggu kepastian dari Khofifah untuk maju atau tidaknya di Pilkada Jawa Timur.

“Oktober nantilah. Kan tidak boleh menteri sambil mencalonkan menjadi gubernur. Harus mundur dulu,” ujarnya.

(Pilih Langsung Lobi DPP, Khofifah Tak Mau Ikut Penjaringan dan Daftar Cagub di Tingkat Provinsi)

Dalam peraturan KPU dijelaskan bahwa pendaftaran calon kepala daerah 2018 akan dilaksanakan pada awal Januari 2018 mendatang.

Sebagaimana dijelaskan dalam aturan, calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Jabatan yang dimaksud adalah, apabila calon kepala daerah merupakan anggota TNI/Polri yang masih aktif, PNS pusat dan daerah, termasuk menteri serta petahana yang masih menjabat sebagai kepala daerah.

(Duet Gus Ipul-Anas Unggul di Survei dari Pasangan Lain, Bacagub ini Senang dan Siap Menggandeng?)

Sementara itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar pada Jumat (25/8/2017) lalu mengatakan tidak masalah apabila Khofifah tetap ingin maju di Pilkada Jawa Timur.

Namun begitu, dia meminta kepada warga NU untuk bersatu sehingga Khofifah tidak maju dalam pertarungan lima tahunan itu.