TribunJatim/

Memanas dan Heboh, Sidang Kasus Wakil Ketua DPRD Madiun Aniaya Wanita Idaman Lain

Sidang kasus penganiayaan WIL dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiunmakin panas dan heboh hingga ...

Memanas dan Heboh, Sidang Kasus Wakil Ketua DPRD Madiun Aniaya Wanita Idaman Lain
SURYA/RAHADIAN BAGUS
Tim penasehat hukum Reza Dedy Efendy, saat membacakan eksepsi dalam persidangan kasus penganiayaan wanita idaman lain (WIL) dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Heri Puryadi, Selasa (7/11/2017) di PN Kabupaten Madiun. 

TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Sidang kasus penganiayaan mantan wanita idaman lain (WIL) dengan terdakwa Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Hari Puryadi, di PN Kabupaten Madiun, Jawa Timur, makin panas dan heboh.

Dalam pembacaan eksepsi, Selasa (7/11/2017), yang dibacakan tim penasehat hukum Reza Dedy Efendy, menilai JPU tidak cermat dan terburu-buru dalam menyusun dakwaan.

"JPU dalam dakwaannya tidak menjelaskan kenapa terdakwa memukul saksi korban. JPU terburu-buru mendakwakan pasal 351 KUHP ayat (1) tanpa mengindahkan pasal 49 KUHP (pembelaan diri) ," tegas Reza saat membacakan eksepsi, di Ruang Sidang Cakra.

Selain itu, dalam eksepsi tim penasehat hukum juga menuding JPU hanya mengejar target perkara dengan memaksakan persidangan.

"Berdasarkan uraian diatas, kami mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Menerima eksepsi penasehat hukum, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari dakwaan penuntut umum," tandasnya.

Rajin Curi Uang Perusahaan Hingga Miliaran, Sekretaris Cantik dan Keluarganya Dimiskinkan si Bos

Usai Beli Rokok, Pemuda ini Akui Motor Orang yang Lagi Belanja, Saat Ditanya Jawabannya Bikin Muntab

Ditemui usai persidangan, Ketua Tim Penasehat Hukum, Arif Purwanto, mengatakan dakwaan JPU tidak cermat karena tidak menguraikan alasan mengapa terdakwa memukul saksi korban, yakni Hermin Aryuni.

"Tidak dijelaskan bahwa korban (Hermin Aryuni) yang datang ke rumah terdakwa dan memukul terdakwa lebih dulu. Yang kedua, semestinya pasal yang diterapkan oleh JPU bukan pasal 351, tapi 352 KUHP. Karena berdasarkan fakta yang ada dan bukti juga hasil visum, justru terdakwa yang sempat rawat inap selama tiga hari di rumah sakit karena mengalami cidera pada tangan kiri. Tulang tangan kirinya patah," katanya.

JPU dinilai terkesan seolah mengejar target. Menurutnya, JPU tidak seharusnya langsung menyidangkan sebuah perkara ketika sudah ada tersangka.

Halaman
123
Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Mujib Anwar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help