5 Tugas Khusus dari Presiden Jokowi untuk Mensos RI Idrus Marham Soal Bantuan Sosial

Laporan wartawan TribunJatim.com, Manik Priyo Prabowo

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menteri Sosial Idrus Marham secara blak-blakan mengungkap tugas khusus yang diamanahkan Presiden Joko Widodo ketika ia diangkat menjadi menteri.

Di hadapan 500 ibu-ibu penerima PKH yang mengikuti pencairan bansos di Balai Kemuning Gading, Idrus menjelaskan bahwa Presiden meminta agar program prioritas nasional Kementerian Sosial dikawal serius.

Kisah Pilu Angela Lee Sebelum Jadi Tersangka Penipuan, Utang Miliaran Hingga Diajak Suami Bunuh Diri

“Ada lima tugas dari Presiden. Pertama, memastikan semua rakyat yang berhak mendapat bansos harus sampai di tangan penerima,” ujarnya melalui siaran pers yang disampaikan TribunJatim.com, Kamis (1/3/2018).

Kedua, lanjut Idrus, dirinya harus memastikan bansos yang diterima sesuai dengan yang ada dalam program.

Dirinya mencontohkan, Bansos PKH besarnya Rp 1.819.000 per KPM per tahun dicairkan 4 kali dalam setahun, maka kenyataan di lapangan juga harus sesuai pedoman.

“Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang besarnya Rp 110.000 per bulan harus diberikan sejumlah itu tanpa ada potongan,” tegas Mensos.

Rumah Nikita Willy Ditaksir Senilai Rp 10 Miliar, Ada Ruang Hiburan, Begini Kemewahan di Dalamnya!

Ketiga, Presiden Jokowi memberi instruksi untuk cek dan ricek lagi di lapangan agar uang bansos digunakan sesuai ketentuan.

“Mensos akan mengawal dan memastikan bahwa dana tersebut dibelanjakan kebutuhan pangan keluarga seperti beras ataupun telur,” sahutnya.

“Keempat, apabila ada yang menggunakan bantuan tidak sesuai ketentuan yang ada, maka bantuan tidak dilanjutkan kepada ibu yang melakukan pelanggaran,” cetusnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, sepanjang Februari yang merupakan Bulan Tuntas Bansos, ia terus memantau proses pencairan PKH, BPNT, dan Bansos Beras Sejahtera (Rastra) di berbagai wilayah di Indonesia.

Mengaku Pernah Berhubungan Intim, Begini Reaksi Model Panas Ini Saat Wali Kota Kendari Terjaring KPK

Sejumlah wilayah yang dikunjungi dalam rangka melihat langsung pencairan PKH adalah Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Asmat, Kota Makassar, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Brebes, Kabupaten Gowa, Kabupaten Cianjur, dan Kota Bogor.