Mantan Pejabat Pemkot Kediri Gugat Wali Kota

Gara-gara diberhentikan dengan tidak hormat, Drs Soeprapto, MM mantan kepala Bapeko Kota Kediri mendaftarkan gugatan Wali Kota Kediri

Mantan Pejabat Pemkot Kediri Gugat Wali Kota
Ist
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, KEDIRI - Gara-gara diberhentikan dengan tidak hormat, Drs Soeprapto, MM mantan kepala Bapeko Kota Kediri mendaftarkan gugatan Wali Kota Kediri ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (9/5/2018).

Gugatan penggugat didaftarkan pengacaranya Moh Ridwan, SH dan Khoirul Rojikin, SH diterima panitera H Setya Hendarto, SH dengan nomer 81/6/2018 /PTUN Surabaya.

Objek yang digugat berkaitan dengan surat keputusan Wali Kota Kediri No 880/9/419.203 /2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs Soeprapto, MM tertanggal 9 April 2018.

SK Walikota ini dikeluarkan karena yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Baca: Royal Plaza Surabaya Buka Wahana Rumah Hantu, Terinspirasi dari Kisah Mistis Mall

Pengacara penggugat Moh Ridwan menjelaskan, SK Walikota tersebut telah merugikan penggugat.

Walikota sebagai pejabat Tata Usaha Negara sehingga penggugat memiliki hak mengajukan gugatan ke PTUN.

Apalagi klien yang didampingi hanya mendapatkan hukuman pidana setahun. Sehingga Drs Soeprapto tidak semestinya mendapatkan SK Walikota yang memberhentikan dengan tidak hormat.

Karena berdasarkan pasal 248, ayat 2 PP No 11 /2017 menjelaskan PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak berencana tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

Karena dasar pemberhentian tidak dengan hormat Drs Soeprapto sebagai PNS telah menyalahi ketentuan dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Ridwan memohon SK Walikota No Wali Kota Kediri No 880/9/419.203 /2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS atas nama Drs Soeprapto, MM batal atau tidak berlaku lagi.

Baca: Kisah Pria Kediri yang Kakinya Membusuk, Tidur Beralaskan Daun, Kartu Indonesia Sehatnya Tak Berguna

Soeprapto dieksekusi jaksa setelah turun putusan Mahkamah Agung (MA) No 541.K/pid.sus /2013 tertanggal 21 Agustus 2013. Namun hingga saat ini Soeprapto mengaku belum pernah menerima putusan dari Mahkamah Agung.

Kejaksaan kemudian mengeksekusi Soeprapto pada 16 November 2016 dan ditahan di Lapas Klas II A Kediri.

Soeprapto bebas terhitung 14 Agustus 2017. Setelah bebas Soeprapto mencoba masuk kantor lagi tapi tidak diperbolehkan masuk kantor. Sejak ditahan di lapas juga tidak lagi menerima gaji dari Pemkot Kediri.

Perkara yang membelit Soeprapto karena terlibat dalam menanamkan saham dari dana APBD Kota Kediri ke lembaga investasi swasta.

Keuntungan dari investasi ini tidak masuk kas daerah tapi dinikmati pribadi. Soeprapto sebagai bawahan sebenarnya hanya menjalankan perintah atasan untuk menginvestasikan dana APBD ke lembaga investasi. (dim)

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help