Home »

Tuban

Pembahasan Sembilan Raperda DPRD Tuban Ditarget Selesai Bulan Juli

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemkab telah membahas sembilan Raperda

Pembahasan Sembilan Raperda DPRD Tuban Ditarget Selesai Bulan Juli
M Sudarsono/Surya
Paripurna usulan sembilan Raperda 

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemkab telah membahas sembilan Raperda pada paripurna yang digelar, Senin (21/5/2018).

Sembilan Raperda tersebut empat diantaranya merupakan Raperda inisiatif yang diusulkan DPRD, sedangkan lima Raperda lainnya merupakan usulan Pemkab.

Pembahasan keseluruhan Raperda itupun ditarget, agar tidak molor sesuai jadwal semestinya.

Ketua DPRD Kabupaten Tuban, Miyadi mengatakan, pembahasan internal pansus mengenai sembilan Raperda akan dilakukan bulan Juni sebelum lebaran.

Baca: Posting Foto Saat Salat, Ayu Ting Ting Banjir Cibiran, Mendadak Heboh Pantulan Cermin di Belakangnya

Setelah itu, akan dibahas dengan Pemkab. Waktunya setelah lebaran, namun masih dalam bulan Juni.

"Juni pembahasan diusahakan selesai," ujar Miyadi kepada sejumlah wartawan usai paripurna.

Lanjut pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PKB Tuban itu melanjutkan, jika pembahasan dengan Pemkab selesai dilakukan, maka mudah-mudahan pertengahan bulan Juli, sembilan Raperda itu bisa tuntas.

"Semoga pertengahan bulan Juli sembilan Raperda bisa didok menjadi perda tanpa ada persoalan," pungkasnya.

Baca: Bawa 480 Liter Arjo, Warga Magetan ini Kena Razia, Terancam 15 Tahun Penjara

Diketahui, empat Raperda yang diusulkan DPRD yaitu Raperda pengentasan kemiskinan, Rakerda Sistem pelaksanaan Kabupaten layak anak, Raperda bagi anak berprestasi, dan Raperda tentang perpanjangan izin mempekerjakan tenaga asing (IMTA).

Sedangkan lima usulan dari Pemkab adalah Raperda perpustakaan, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, dan Raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2015 tentang PDAM Tirta lestari Kabupaten Tuban, serta Raperda pencabutan peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang retribusi izin gangguan.(nok)

Penulis: M Sudarsono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help