Minus PKB, Fraksi di DPRD Tuban Kompak Pertanyakan Penanganan Kemiskinan dan RTLH

TRIBUNJATIM.COM, TUBAN – Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Tuban bersama Pemerintah setempat telah menggelar rapat paripurna Laporan Banggar dan pendapat umum fraksi-fraksi tentang laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD TA 2017, Sabtu (2/6/2018).

Dalam paripurna tersebut, satu persatu perwakilan fraksi maju di podium menyampaikan catatan khusus realisasi APBD tahun lalu.

Hampir seluruh fraksi kompak menanyakan pengentasan kemiskinan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), diantaranya Fraksi Gerindra, Nasdem nurani rakyat, Golkar sejahtera, Pdi Perjuangan, Demokrat, dan Fraksi Amanat Pembangunan, kecuali fraksi PKB.

Terlebih selama empat kali Pemkab menerima predikat wajar tanpa pengecualiaan oleh BPK RI.

Disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Abu Cholifah, sejauh ini peran pemerintah kabupaten dalam mengentaskan kemiskinan tentu dipertanyakan, karena sampai saat ini Kabupaten yang kaya akan Industrinya ini masuk rangking 5 Kabupaten/ Kota termiskin di Jatim.

Baca: Dulu Kalah di MasterChef Karena Rendang Ayamnya, Tak Disangka Nasib Zaleha Sekarang Jadi Begini

Padahal jika melihat potensi yang ada, harusnya Kabupaten Tuban segera keluar dari angka kemiskinan tersebut. Namun nyatanya belum juga mampu bangkit dari angka kemiskinan.

Selain itu, ada juga program rumah tidak layak huni (RTLH) yang dirasa minim anggaran, dengan angka Rp 15 juta per unit.

Fakta lain menunjukkan, dengan anggaran sekian, masih banyak warga yang ikut membantu warga yang rumahnya tidak layak tersebut. Di sini peran Pemkab dipertanyakan keseriusannya.

“Kita tanyakan ke Pemkab, kita masih tunggu jawabannya pada paripurna mendatang,” ujar pria yang juga sebagai Sekretaris DPC PDI-P Tuban tersebut.

Baca: Tak Semua Bisa Rasakan, Ustaz Abdul Somad Sebut Ciri Orang yang Dapat Lailatul Qadar, Siapa Saja?

Hal sama juga disampaikan jubir fraksi Amanat pembangunan, Mashadi. Menurut dia saat ini Pemkab masih kurang serius dalam mengentaskan kemiskinan, buktinya angka kemiskinan di Tuban masih tetap pada peringkat ke 5 Jatim. Padahal potensi di daerahnya cukup besar.

Adalagi rumah tidak layak huni yang anggarannya sangat kecil sekali, sehingga Pemkab perlu untuk menambah anggaran tersebut.

“Ya kita harap nanti Pemkab mempertimbangakan segala pertanyaan yang disampiakan fraksi, kita tunggu jawabannya pada paripurna mendatang,” ucap politisi PAN Tuban tersebut saat akan meninggalkan podium.(nok)