Demokrat Jatim Usulkan Partai Merapat ke Jokowi

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim mengusulkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden mendatang.

Hal ini merujuk pada keputusan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Partai Demokrat Jatim di Surabaya. Yang mana, di sela acara juga dlakukan pemungutan suara untuk menentukan arah dukungan bakal calon presiden di Pilpres 2019.

Pilihannya hanya dua: Joko Widodo (Jokowi) atau Prabowo Subianto.Voting diikuti seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat di DPRD, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, 38 ketua DPC, serta lima perwakilan DPD Jatim.

Hasilnya, Jokowi meraih dukungan telak dengan 152 suara, Prabowo 56 suara dan enam suara lainnya dinyatakan tidak sah.

Selain rekomendasi voting, pertimbangan ini juga didasarkan pada pilihan gubernur terpilih yang juga diusung Demokrat di pilkada lalu, Khofifah Indar Parawansa. Yang mana, Khofifah telah mendeklarasikan dukungan ke Jokowi.

• Puti Soekarno Maju Caleg Lewat Jatim, Ini Dapilnya

"Seharusnya pilihan dari gubernurnya Demokrat juga bisa dijadikan variabel pertimbangan DPP," ujar Pakde Karwo yang saat ini juga masih menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini.

Pertimbangan lain, Pakde Karwo menyebut peluang untuk membuka poros ketiga juga sudah tertutup.

Sebab, bergabungnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke koalisi Jokowi, maka kans Demokrat untuk menggandeng partai lain demi tercapainya Presidential Threshold (ambang batas pencalonan presiden) pun hanya tinggal angan.

Apalagi, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah sepakat di poros kedua.

”Dengan PAN juga tidak cukup, tidak sampai 20 persen. Saya rasa tidak bisa ke alternatif ketiga," jelas Gubernur jatim dua periode ini

Sedangkan terkait kinerja Jokowi, Pakde menilai bahwa kinerja presiden telah sesuai dengan tujuan pembangunan.

Hanya saja, sektor ekonomi perlu mendapat perhatian lebih.

• Keyko sang Ratu Prostitusi Online Bakal Jalani Sidang di Pengadilan Negeri Surabaya

Di antara contohnya, terkait anjloknya nilai tukar rupiah. “Naiknya harga pakan ternak membuat harga telur naik, karena dolarnya Rp 13 ribu,” ungkapnya.

Untuk itu, Pakde Karwo menyarankan agar pemerintah mengurangi pembangunan infrastruktur yang banyak menyerap anggaraa.

Pihaknya menyarankan pembiayaan difokuskan pada penanggulangan kemiskinan.

“Dari pada uangnya untuk bayar bunga yang balik modalnya lama. Lebih baik untuk rakyat kecil. Untuk pembiayaan UMKM, misalnya,” tandasnya. (bob)