Komunitas Anti Lupa Pencemaran Kali Surabaya Desak Gubernur Jatim Ungkap Sebab Banyaknya Ikan Mabuk

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) mendapatkan laporan dari warga di Driyorejo dan Karang Pilang, Surabaya tentang banyaknya ikan yang mati secara massal.

Dari penelusuran tim Ecoton berbagai jenis ikan mulai dari Ikan Rengkik, Jendil, Keting, Nila dan Bader mengalami mabuk atau mungut dan dan ditangkap warga.

Mengetahui hal tersebut, koordinator KALAPS (Komunitas Anti Lupa Pencemaran Kali Surabaya), Rulli Mustika mendesak Gubernur Jatim untuk segera mengungkap penyebab banyaknya ikan yang mati tersebut.

• Ribuan Warga Berburu Ikan Mabuk di Bantaran Sungai Brantas Kediri

"Jarena setahun ini lebih dari 4 kali ada ikan mati namun penangananya menguap," kata Rulli yang juga seorang advokat lingkungan PERADI (Persatuan Advokat Indonesia) ini, pada Sabtu (4/8/2018).

Rulli juga mengatakan kinerja dari Perum Jasa Tirta 1 Malang kurang maksimal, mengingat merekalah yang mampu mendeteksi adanya pembuangan limbah ke sungai karena Perum Jasa Tirta 1 Malang mempunyai alat pantau online.

Selain itu, ia juga menyesalkan minimnya upaya monitoring dan antisipasi ikan mati pada musim kemarau seperti saat ini.

"Seharusnya ada koordinasi antara Balai Besar Wilayah Sungai Brantas Dirjen Sumber Daya Air PUPR, Perum Jasa Tirta 1 Malang dan Dinas Lingkungan Hidup Jatim, menghadapi musim kemarau dimana debit air Brantas menurun sedangkan voume limbah cair bertambah dengan operasional pabrik tebu sejak mei hingga November," lanjutnya.

• Sungai Bengawan Solo Tercemar, Warga Lamongan Panen Ikan Mabuk di Sungai

Lebih lanjut Rulli menyatakan KALAPS akan melakukan upaya hukum berupa gugatan legal standing atau citizen lawsuit.

Gugatan itu ditujukan kepada pemerintah yang lalai dan abai dalam mengendalikan pencemaran di kali Surabaya yang menyebabkan ikan mati masal.

Kalaps juga mendesak agar industri melakukan diet polusi dengan melakukan pengelolaan limbah cair yang ekstra ketat karena daya dukung sungai yang menurun pada musim kemarau.

"Sungai bukan tempat sampah, perlu upaya edukasi kepada masyarakat. Pemerintahan juga harus tegas menegakkan hukum terhadap pelanggaran hukum tata kelola pengelolaan sungai yang baik," pungkasnya.

• Jamu Persija Jakarta, Arema FC Pastikan Akan Tampil Beda