Sekjen PDIP Minta Prabowo dan Sandiaga Uno Bijak Komentari Ekonomi Indonesia Saat Ini
Persoalan ekonomi tampaknya menjadi sorotan dari paslon Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno.
TRIBUNJATIM.COM - Persoalan ekonomi tampaknya menjadi sorotan dari paslon Prabowo Subianto, dan Sandiaga Uno.
Meski demikian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berharap pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno lebih bijak dalam menghadapi persoalan tekanan ekonomi di Indonesia.
"Kedewasaan, wisdom, dan sikap kenegarawanan para calon presiden dan calon wakil presiden sangatlah penting," ujar Hasto dalam keterangan pers, Jumat (7/9/2018). Menyoroti persoalan kemiskinan misalnya.
Hasto menyebut, kubu Prabowo-Sandiaga hanya menyoroti satu sisi saja.
"Kalau rakyat mengalami pemiskinan sebagaimana dituduhkan Prabowo-Sandiaga, lalu bagaimana mereka melihat kemiskinan dan pengangguran berkurang?" lanjut dia.
• Polisi Jember Razia Peserta Jelang Gerak Jalan Tajemtra, Temukan ini. . .
Diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai titik terendah pada tahun 2018.
ercatat, kemiskinan di Indonesia turun jadi single digit di angka 9,82 persen.
Dengan persentase kemiskinan 9,82 persen, jumlah penduduk miskin atau penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita tiap bulan di bawah garis kemiskinan, mencapai 25,95 juta orang.
Soal lain, pelemahan rupiah terhadap dolar, misalnya. Hasto menilai, kubu Prabowo-Sandiaga tidak melihat dari sisi kebijakan pemerintah mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Padahal, Hasto mengklaim, sebagian besar pengamat ekonomi sepakat bahwa kebijakan pemerintah dalam hal mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat lebih baik dibandingkan kebijakan negara lain, misalnya Turki dan Argentina.
"Bahkan, sebagian besar ahli ekonomi juga sepakat bahwa Indonesia jauh dari krisis sebagaimana terjadi tahun 1998" ujar Hasto.
Sebelumnya, Sandiaga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sandi berpendapat, hal itu disebabkan oleh kekeliruan dalam orientasi dan strategi pembangunan ekonomi.