Sulawesi Utara
Selamat Datang di Superhub PDIP Jatim

Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Empat Fraksi Setujui Nota Kesepahaman KUPA dan PPAS APBD-P 2018

Empat fraksi menyatakan setuju dengan nota kesepakatan dan kesepahaman antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUPA dan PPAS APBD-P 2018.

Penulis: Alfi Syhari Ramadana | Editor: Dwi Prastika
SURYA/ALFI SYAHRI RAMADANA
Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda pembahasan nota kesepakatan antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUPA dan PPAS P-APBD 2018, Rabu (12/9/2018). 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Rapat paripurna DPRD Kota Malang berjalan lancar.

Pada rapat paripurna pertama usai dilantiknya 40 anggota DPRD itu membahas agenda penyampaian pandangan fraksi mengenai nota kesepakatan bersama antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang terkait Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rapat sendiri berjalan lancar tanpa ada skorsing maupun interupsi dari anggota dewan.

Berdasarkan pantauan, empat fraksi menyatakan setuju dengan nota kesepakatan dan kesepahaman antara Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang tentang KUPA dan PPAS APBD-P 2018.

Saksi Mahkota Beberkan Mekanisme Pembagian Uang Suap Anggota DPRD Kota Malang

Empat fraksi yang sudah menyatakan setuju adalah PDI-P, PKB, Golkar dan Demokrat.

Namun demikian, empat fraksi di DPRD Kota Malang itu masih memberikan catatan KUPA dan PPAS APBD-P 2018 tersebut.

Salah satu catatan yang diberikan oleh empat fraksi tersebut adalah permasalahan pendidikan sebagai penerima alokasi dana APBD terbesar.

Salah satu catatan diberikan oleh fraksi PKB.

40 DPRD Kota Malang Hasil PAW Resmi Dilantik, Gedung Dewan Tak Lagi Kosong

Fraksi yang diketuai oleh Siti Aminah Rofii itu berharap Dinas Pendidikan Kota Malang bisa semakin meningkatkan mutu pendidikan.

Apalagi saat ini pendidikan merupakan penerima alokasi APBD terbesar.

"Dinas pendidikan harus bisa benar-benar meningkatkan mutu pendidikan di Kota Malang. Selain itu paling tidak harus memperbanyak studi banding sistem pembelajaran di pesantren," ucap Siswo Waroso saat membacakan pandangan fraksi PKB, Rabu (12/9/2018).

Apple Resmi Rilis iPhone XS dan iPhone XS Max, Ini Nih Fitur-fitur Unggulannya

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Fraksi Golkar, Musolli saat penyampaian pandangan fraksi.

Ia menilai, saat ini dinas pendidikan harus lebih bekerja keras untuk bisa mendapatkan hasil maksimal sesuai dengan alokasi dana terbesar yang diterima.

"Harus ada terobosan inovatif agar pendidikan di Kota Malang bisa semakin maju," terangnya.

Sementara itu, fraksi PDI-P lebih menyoroti kepada pembangunan sektor ekonomi.

Empat Pemain Arema FC Kembali dari Timnas, Milan Petrovic Pastikan Kondisi Mereka Fit

Saat penyampaian pandangan fraksi, Ketua Fraksi PDI-P, Sugiono menilai Pemkot Malang harus bisa meningkatkan sektor ekonomi kerakyatan.

"Ekonomi kerakyatan ke depan harus menjadi prioritas untuk terus dikembangkan," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jatim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved