Wali Kota Malang Tegaskan Tak Ada APBD yang Dipakai untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri

Poin Penting:

• Kegiatan kunjungan luar negeri Pemkot Malang dilakukan secara terbatas.

• Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menekankan, tidak ada APBD yang akan dipakai untuk perjalanan dinas mancanegara.

• Wahyu menegaskan, anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Benni Indo

TRIBUNJJATIM.COM, MALANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menegaskan, kegiatan kunjungan luar negeri dilakukan secara terbatas.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menekankan, tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dipakai untuk perjalanan dinas mancanegara.

Kebijakan ini menjadi langkah penghematan dalam penggunaan belanja daerah.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberi izin bagi kepala daerah untuk melakukan lawatan luar negeri.

Izin tersebut dikeluarkan setelah situasi nasional pasca demonstrasi akhir Agustus 2025 dinilai berangsur kondusif.

Meski mendapat restu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat memastikan tidak ada rencana perjalanan keluar negeri yang dibiayai APBD, baik untuk dirinya maupun pejabat Pemkot Malang.

"Saya fokus menuntaskan berbagai urusan di Kota Malang. Jadi, tidak ada agenda perjalanan luar negeri,” ujarnya.

Namun, Wahyu menambahkan, jika terdapat keperluan mendesak atau undangan penting dari pihak luar negeri, perjalanan dinas tetap memungkinkan dilakukan.

Hanya saja, satu-satunya alasan adalah jika menerima penghargaan atau undangan resmi.

“Contohnya bulan lalu ada penghargaan di Malaysia. Itu semua dibiayai penyelenggara, bukan APBD,” tegasnya.

Baca juga: Wahyu Hidayat Tegaskan Pembayaran PBB 2026 di Malang Tak Naik, Tarif Rp 30 Ribu Digratiskan

Ia menuturkan, anggaran daerah harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat Kota Malang.

Karena itu, fokus pemkot adalah merealisasikan sejumlah program prioritas.

Beberapa di antaranya meliputi alokasi Rp 50 juta per RT, penyediaan seragam sekolah gratis, pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta efisiensi pengeluaran daerah.