Soal Keterlambatan Gaji PPS dan PPK , Begini Tanggapan KPU Kabupaten Malang

Sudah tiga bulan, 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.170 Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Malang

Soal Keterlambatan Gaji PPS dan PPK , Begini Tanggapan KPU Kabupaten Malang
istimewa
Uang gaji di amplop 

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Sudah tiga bulan, 33 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan 1.170 Petugas Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Malang belum mendapatkan honornya.

Bahkan, sudah lima bulan dana operasional belum mereka terima.

Akibatnya, untuk biaya hidup dan operasional bekerja mereka untuk menyukseskan gelaran Pemilu 2019, terpaksa harus berhutang.

Mengenai hal ini, salah satu komisioner KPU Kabupaten Malang, Kholik tidak menyanggah jika memang terjadi keterlambatan pembayaran. Dia menjelaskan, hal itu bukan karena mau dari KPU untuk menunda pembayaran.

Mulan Jameela Cerita Pernah Punya Anak yang Meninggal, Beragam Respon Muncul, Langsung Ditanggapi

Hanya saja, terdapat beberapa kendala terutama soal administrasi yang mereka hadapi. Misalnya saja, sudah dua bulan ini KPU mengalami pergantian sektretaris. Artinya, selam itu pula masa transisi dan menyebabkan kekosongan.

Sekretaris yang lama dipromosikan sebagai salah satu asisten ahli di Pemkab Malang. Namun, SK kepindahannya tidak disertai dengan kuasa pengguna anggaran (KPA).

Sehingga, meskipun jabatan sekretaris sudah terisi oleh pelaksana tugas (plt), namun dana tidak bisa dicairkan. Pasalnya, belum ada pergantian kuasa untuk urusan ini.

"Prinsipnya nanti akan diturunkan. Intinya hanya soal permasalahan administrasi saja," katanya, ketika dikonfirmasi lewat telepon, Minggu (16/9/2018)

Laki-laki yang biasa disapa Gus Kholik itu menjelaskan, kendala lain adalah sistem penggajian di tempat mereka yang berbeda dengan PNS.

Pegawai baru mendapatkan hak mereka ketika sudah menjalankan kewajiban.

Biayai Istri untuk Operasi Persalinan, Pemuda Ini Ajak Mantan Teman Sekolahnya Menjambret

Halaman
12
Penulis: Erwin Wicaksono
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help