APBD Sidoarjo Sebesar Rp 4,4 triliun, Sayang Serapan Anggaran Hingga Masuk Triwulan 4 Rendah Sekali

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Serapan anggaran di sejumlah instansi di Pemkab Sidoarjo sangat rendah. Hingga memasuki triwulan ke-4, anggaran yang terserap rata-rata baru 40 persen.

Hal itu terungkap dalam acara ekspose serapan anggaran yang digelar di Pendapa Delta Wibawa, Sidoarjo, Selasa (2/10/2018).

Dari anggaran sebesar Rp 4,4 triliun untuk tahun 2018 ini, terhitung yang terserap hanya sekitar Rp 2,2 triliun. Atau rata-rata baru sekitar 40,41 persen.

Masih jauh dari standar penyerapan anggaran di triwulan terakhir yang harusnya di angka 70 persen.

"Kami minta pembangunan dipercepat, agar penyerapan anggaran juga lebih bagus," kata Sekda Sidoarjo Ahmad Zaini.

• Warga di Apartemen dan Kondominium Sulit Diawasi, Pemkot Surabaya Buat Aturan Baru Tembus Penolakan

• Cabuli Siswi Renangnya yang Masih Bocah, Perbuatan Pelatih Joko Terbongkar Berkat Secarik Kertas

Itu karena dari evaluasi yang dilakukan diketahui bahwa minimnya serapan anggaran karena banyaknya proyek fisik belum tuntas dikerjakan. Seperti pembangunan jalan, sekolah rusak, dan proyek-proyek lain yang sudah dianggarkan.

Jika sampai akhir tahun anggaran tak terserap, maka peristiwa tahun lalu bakal terulang. Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) membengkak sampai sekitar Rp 1 triliun.

Padahal, tahun ini pemkab mentargetkan silpa Rp 400 miliar. "Ya, melihat kondisi ini sepertinya target (Silpa) meleset," ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tersebut.

Selain pelaksanaan proyek yang minim, proses lelang juga masih minim. Dari target lelang yang mencapai 537 paket, hanya 456 paket atau sekitar 85 persen paket pekerjaan yang sudah masuk sistem informasi rencana umum pengadaan (Sirup).

• Pakde Karwo Ungkap Hasil Survei Capres di Jatim, Hasilnya Njomplang Banget

Ada 81 paket atau 15 persen belum masuk sirup. Rinciannya, 27 paket tidak dilaksanakan, 18 paket revisi di PAK, 10 paket belum diajukan, 8 telah dilaksanakan dengan sistem Penunjukkan Langsung (PL), dan 18 paket sisanya tidak dilelang namun akan di PL.

Diungkapkan Sekda, ada sejumlah dinas yang masih belum menuntaskan lelang. Yakni dinas PUPR, Dinas Perkim, Dikbud, Dinas PMD P3A KB, Dinas Kesehatan, DLHK, dansekretariat DPRD.

Sementara dinas yang paling sedikit penyerapan anggarannya, diketahui ada tiga paling menonjol. Yakni Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana (DPM P3A KB), serapan anggarannya baru 44,73 persen. Dari total alokasi anggaran Rp 32 miliar yang terserap baru Rp 14 miliar.

Kemudian ada Dinas Perkim yang alokasi anggaran Rp 82 miliar baru terserap Rp 21 miliar atau 25,60 persen. Serta ada Dinas PUPR, dari anggaran Rp 635 M baru terserap Rp 134 miliar atau 21,18 persen. (M Taufik)

• Nama Machfud Arifin dan Armuji, Masuk Calon Wali Kota Surabaya Pengganti Risma dari Partai Demokrat