UMK Jatim 2019, HR Club Pasuruan Tanggapi Dampak Positif dan Negatif Kenaikan Upah Pekerja

HR Club Pasuruan, organisasi HRD perusahaan se-Kabupaten Pasuruan, menyikapi keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, terkait besaran UMK 2019.

UMK Jatim 2019, HR Club Pasuruan Tanggapi Dampak Positif dan Negatif Kenaikan Upah Pekerja
uangteman.com
Ilustrasi 

TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - HR Club Pasuruan, organisasi HRD perusahaan se-Kabupaten Pasuruan, menyikapi keputusan Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, terkait besaran UMK 2019.

Ketua HR Club Pasuruan, Wahyu Budi Priyanto menjelaskan, dalam keputusan Gubernur Jawa Timur, besaran UMK Kabupaten Pasuruan adalah Rp 3.861.518,00.

Dikatakan dia, sisi positifnya adalah Pemprov Jatim menggunakan dasar hukum PP No 78 tahun 2015 untuk beberapa kabupaten atau kota yang nilai UMK sebelumnya sudah tinggi dan memperkecil disparitras dengan daerah lain yang nilai UMKnya cukup rendah.

"Hal ini ke depan akan memberikan dampak psikologis yang positif terkait urbanisasi. orang akan lebih memilih bekerja di daerahnya sendiri karena selisih UMK yang tidak terlalu tinggi dan berbagai pertimbangan lainnya terkait biaya hidup dan sebagainya," kata Wahyu Budi Priyanto.

Ribuan Rumah Makan dan Hotel di Situbondo Belum Memiliki Sertifikat Laik Hygiene

Sedangkan, sisi negatifnya adalah UMK di lima kota kabupaten yang sudah tinggi seperti Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, akan menjadi masalah tersendiri terutama bagi perusahaan padat karya dengan jenis usaha tertentu.

Kata dia, angka UMK tahun sebelumnya saja masih menjadi beban sehingga setiap tahun terhitung dari tahun 2013 banyak perusahaan padat karya yang melakukan penangguhan UMK.

Hal ini adalah sebuah kondisi yang memprihatinkan karena secara nyata perusahaan-perusahaan tersebut, tidak mampu membayar upah sesuai UMK yang berlaku.

Ditambah lagi, kata dia, ada beban terkait dengan beban tambahan seperti UMSK untuk jenis usaha tertentu, Perda 22, BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan persiapan pesangon yang harus ditanggung oleh pengusaha.

Tersandung Dugaan Kasus Korupsi, Dosen UM Dicekal Kejari Kota Malang ke Luar Negeri

"Saya kira perlu kiranya pemerintah, pengusaha, serikat pekerja dan beberapa pihak lain untuk duduk bersama membahas dan mencari solusi khususnya untuk melindungi dan mempertahankan industri padat karya jenis tertentu agar tetap bisa beroperasi, bersaing dan sama-sama memberikan manfaat untuk berbagai pihak," katanya.

Terkait dengan putusan UMK tahun 2019, HR Club Pasuruan akan mengadakan rapat koordinasi dan workshop untuk membahas teknik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan dan dilakukan agar perusahaan.

"Nanti akan kami bahas disana, bisa dengan modernisasi mesin produksi untuk peningkatan produktivitas, ataupun jika terpaksa justru harus dengan melakukan efisiensi pengurangan tenaga kerja," tutupnya.

Terhimpit Kebutuhan Ekonomi, Pria di Surabaya Nekat Curi Teralis Besi Gedung Kosong

Penulis: Galih Lintartika
Editor: Ayu Mufihdah KS
Sumber: Surya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved