Sengketa Tanah, Bupati Lumajang Janji Panggil Kades Usai Dengarkan Keluhan Warga Pesisir

Warga yang tergabung dalam Komunikasi Paguyuban Petani Pesisir Selatan (KOPPAS) Lumajang, Jawa Timur berunjukrasa di Alun-Alun Kabupaten Lumajang,

Sengketa Tanah,  Bupati Lumajang Janji Panggil Kades Usai Dengarkan Keluhan Warga Pesisir
sri wahyunik/surya
Bupati Lumajang Thoriqul Haq (bawa megaphone) saat menemui petani pesisir selatan 

Laporan wartawan Surya Sri wahyunik

TRIBUNJATIM.COM, LUMAJANG - Warga yang tergabung dalam Komunikasi Paguyuban Petani Pesisir Selatan (KOPPAS) Lumajang, Jawa Timur berunjukrasa di Alun-Alun Kabupaten Lumajang, Rabu (21/11/2018).

Kepada Bupati Lumajang, Komunikasi Paguyuban Petani Pesisir Selatan (KOPPAS) Lumajang ini menuntut supaya pematokan tanah di areal tanah rawa Desa Pandanwangi Kecamatan Tempeh dihentikan.

Menurut Rangga seorang anggota dari Komunikasi Paguyuban Petani Pesisir Selatan (KOPPAS) Lumajang ini mengatakan, pematokan itu dilakukan secara sepihak oleh oknum perangkat desa. Petani juga mendapatkan intimidasi supaya menjual tanah tersebut.

Mendengar keluhan masyarakat itu, Bupati Lumajang Thoriqul Haq berjanji akan memanggil kepala Desa Pandanwangi. Hal itu ditegaskan Thoriq saat menemui pendemo di Gazebo Alun-alun sisi utara.

Polres Jember Usut Laporan Izin Pendirian Sekolah Swasta

"Saya akan segera panggil pak kepala desa, soal urusan investor itu urusan bupati karena perizinan semua di pemkab. Saya juga akan berkordinasi dengan BPN, soal sejarah tanah. Saya akan lakukan pengecekan," ujar Thoriqul Haq kepada TribunJatim.com.

Bupati Lumajang Thoriqul Haq berjanji akan mendalami informasi tersebut, antara lain dengan memanggil kepala desa dan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lumajang.

Cerita Heroik Polisi Lamongan Mengejar Orang yang Menyerangnya hingga Tabrakkan Motor ke Pelaku

Dalam aksi tersebut, KOPPAS mendesak BPN menghentikan pengukuran di tanah sawah rawa di Pandanwangi.

Mereka mendesak BPN memegang komitmennya waktu pertemuan di DPRD pada 5 September lalu, bahwa tidak akan mengeluarkan sertifikat di tanah sengketa sawah rawa Pandanwangi.

Pendemo meminta Bupati untuk memberikan sanksi tegas kepada oknum Kepala Desa yang sudah menyalahi wewenangnya. Sanksi tersebut sesuai amanat UU No 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved