Bupati Magetan Suprawoto Larang Pegawainya Berikan Sembarangan Data ke Orang Tanpa Identitas Resmi

Bupati Magetan Suprawoto Tegas Larang Pegawainya Berikan Sembarangan Data ke Orang Tanpa Identitas Resmi.

Bupati Magetan Suprawoto Larang Pegawainya Berikan Sembarangan Data ke Orang Tanpa Identitas Resmi
TRIBUNJATIM/DONI PRASETYO
Bupati Magetan Suprawoto 

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Diterbitkannya Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (KIP), bukan berarti dengan serta merta masyarakat bebas mendapatkan data yang dimaksud, di instansi yang dituju.

"Begini, kita sering salah, ada orang yang meminta sampai kuitansi, itu tidak dibolehkan, dan itu tidak tepat. Tapi kalau hanya sampai ke progran, silakan dan itu masih dibolehkan. Lagian orang yang minta data buka auditor, kenapa tanya kuitansi," ujar Bupati Magetan Suprawoto, di acara Optimalisasi Peran PPID Mewujudkan Good Governance Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik, di Gedung Pusat Pengkajian Islam (PPI), Senin (26/11/2018)

Data yang harus dibuka, sebelum PPID berjalan, dipersilakan. Karena data itu sudah dibuka, hanya persoalannya sumber daya manusia (SDM) di SD sangat kurang, apalagi guru di SD juga sangat kurang.

"Mengapa sampai sejauh itu, sampai minta kuitansi, Rencana Anggaran Pembangunan (RAP), dan pengeluaran dana alokasi khusus (DAK). Mau cari apa sih sejauh itu," kata mantan Sekjen Kominfo ini.

Acara Optimalisasi Peran PPID untuk Mewujudkan Good Governance Dalam Era Keterbukaan Informasi Publik, itu dihadiri Kades/Lurah, Camat dan seluruh OPD itu juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat dan aktifis lembaga swadaya masyarakat (LSM), berlangsung hingga waktu istirahat sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut Suprawoto, yang berhak meminta data data terkait dengan RAP, DAK dan kuitansi itu hanya auditor dan inspektorat. Kalau pun masyarakat umum meminta data globalnya saja.

"Tujuannya mencari data apa sih ? Kalau keperluannya mencari data hanya mengada ada, pihak instansi, sekolah atau kantor desa/kelurahan bisa menolak," tegasnya.

Bahkan Suprawoto mengibaratkan, kalau petani yang pekerjaannya mencangkul, ada apa mencari data di sekolah, kantor desa/kelurahan, dan organisasi perangkat daerah (OPD).

"Inti keperluan mencari data itu untuk apa, makanya di form (formulir), peminta data harus menulis data apa yang diminta secara spesifik, peminta data wajib menyertakan identitas yang resmi, kalau ID tidak resmi, jangan dilayani," tegas Bupati Magetan Suprawoto. (Doni Prasetyo)

Penulis: Doni Prasetyo
Editor: Mujib Anwar
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved