Datang ke Jombang, KPK Beberkan Motif yang Kerap Jadi Alasan Pejabat Korupsi

TRIBUNJATIM.COM, JOMBANG - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) datang ke pendapa Pemkab Jombang pada Rabu (28/11/2018).

Bukan untuk menangani kasus, KPK kali ini menghadiri sosialisasi pengendalian gratifikasi untuk pejabat eselon 2 dan 3 di Jombang.

Direktur Gratifikasi Bidang Pencegahan KPK Syarief Hidayat meminta bupati agar bersinergi dengan wakilnya, sekretaris daerah maupun Kepala Inspektorat.

Selain itu, kepala daerah juga diharapkan intens menggelar rapat dengan kepala dinas terkait.

(Pakai Kain Stagen, Warga Negara Malaysia Selundupkan Ratusan Gram Sabu ke Indonesia)

(Sinopsis Creed II yang Dibintangi Sylvester Stallone dan Michael B Jordan, Kembalinya Rocky Balboa)

"Korupsi yang kerap terjadi karena tidak ada sinergi antara bupati dan wakilnya. Banyak yang saya temui, wabup ini mengaku tidak diberi peran oleh bupatinya," ujar Syarief.

Syarief juga mengatakan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan para pejabat terbilang gampang dan mudah dibaca oleh KPK.

Ini bisa dilihat dari aliran dana di Pusat Pelaporan dan Aliran Keuangan (PPATK).

"Aliran dana yang tidak jelas inilah yang kemudian banyak ditelusuri KPK. Rata-rata pelaku mengalirkan uang hasil korupsinya kepada orang-orang terdekat," terang Syarief.

Syarief juga membeberkan kantong-kantong yang paling memiliki pontensi tindak pidana korupsi. Salah satunya bagian pengadaan barang dan jasa.

"Proses tender proyek merupakan ruang rawan terhadap praktik gratifikasi," pungkasnya.

Reporter: Surya.co.id/sutono

(Pakai Kain Stagen, Warga Negara Malaysia Selundupkan Ratusan Gram Sabu ke Indonesia)

(Tahukah Kamu, 4 Kartun Ini Ternyata Karya Almarhum Stephen Hillenburg Selain SpongeBob SquarePants)