Pelaporan Ahmad Basarah ke Kepolisian Jadi Bahasan Konferensi Hukum Nasional di Jember

Kasus pelaporan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke kepolisian terkait pernyataannya tentang Soerharto guru korupsi rupanya menjadi bahasan di Konferens

Pelaporan Ahmad Basarah ke Kepolisian Jadi Bahasan Konferensi Hukum Nasional di Jember
sri wahyunik/surya
Jimmy Z Usfunan (Dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana), Titi Anggraini (Direktur Eksekutif Perludem), Bayu Dwi Anggono (Direktur Puskapsi Universitas Jember), Oce Madril (Ketua Pukat UGM), Erwin Natosmal Oemar (Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable) dan Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas) 

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER - Kasus pelaporan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke kepolisian terkait pernyataannya tentang Soerharto guru korupsi rupanya menjadi bahasan di Konferensi Hukum Nasional 2018 : Refleksi Hukum 2018 dan Proyeksi Hukum 2019 'Legislasi dan Kekuasaan Kehakiman' di Jember, Kamis (6/12/2018).

Dalam forum yang dihadiri Bupati Jember Faida, Ketua Komisi Yudisial Jaja Ahmad Jayus, Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, akademisi, peneliti, mahasiswa Fakultas Hukum, juga warga peradilan itu, bahasan perihal itu dilontarkan oleh sejumlah orang.

Mereka antara lain Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril, Direktur Pusako Universitas Andalas Feri Amsari, juga Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM Benny Riyanto.

Ketua Pukat UGM Oce Madril menilai pelaporan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah ke kepolisian karena pernyataannya tentang Soeharto guru korupsi, tidak tepat.

Dipotret Diam-diam, Istri Shahrukh Khan Tampil Kelewat Biasa Saat Makan Malam Hingga Tuai Sorotan

“Menurut saya itu tidak perlu, karena apa yang disampaikan Ahmad Basarah itu bagian menyampaikan pendapat. Itu kriminalisasi berpendapat. Harusnya bisa dibantah dengan pendapat. Karena kunci peting demokrasi adalah kebebasan bersuara,” kata Madril dalam konferensi pers. acara Konferensi Hukum Nasional 2018.

Menurut Oce, pendapat Ahmad Basarah tersebut bukan tanpa alasan. Dirinya melakukan riset terkait tindakan korupsi selama masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Soeharto.

Hasil penelitian itu menunjukkan pmerintahan Soeharto merupakan pemerintahan yang tidak memiliki komitmen anti korupsi.

“Hal itu bisa dilihat dari beberapa indikator. Seperti tidak adanya kebijakan anti korupsi. Suburnya KKN yang menguntungkan keluarga dan kroninya. Juga memakai konstitusi dan hukum untuk melakukan tindakan-tindakan koruptif itu. Penelitian lain, sebelum saya juga ada yang menyebut begitu. Lalu kalau penelitian saya ingin dibantah, harusnya ya dengan riset juga," tegasnya.

David da Silva Terlibat Perburuan Top Skor, Djanur: Yakin David Da Silva Tidak Memaksakan Diri

Madril mengkhwatirkan akan ada orang lain yang nasibnya serupa dengan Basarah, karena berpendapat kemudian dikriminalisasi.

Sementara itu, dalam konferensi pers Konferensi Hukum Nasional di Jember, Feri Amsari, Direktur Pusako Universitas Andalas malah menyebut Soeharto sebagai guru besar korupsi. Feri mengutip istilah guru besar korupsi dari salah satu mahasiswanya.

Halaman
12
Penulis: Sri Wahyunik
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved