Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa di DPRD Jember, Tuntut Kapolri Listyo Sigit Dicopot

Poin penting:

• Mahasiswa GMNI Jember menuntut Kapolri Listyo Sigit Prabowo dicopot dan meminta pembebasan demonstran yang ditahan serta pengusutan tuntas kasus kekerasan terhadap massa aksi.
• Aksi juga menyoroti perlunya reformasi menyeluruh terhadap institusi Polri agar kembali menjadi pengayom masyarakat.
• Massa mendesak transparansi anggaran DPR, perbaikan kompetensi legislatif, dan revisi UU Pemilu serta sistem kaderisasi partai politik.

Laporan Wartawan Tribun Jatim Network, Imam Nawawi

TRIBUNJATIM.COM, JEMBER- Puluhan mahasiswa menggelar demonstrasi di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember, Jawa Timur, Selasa (9/9/2025).

Massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) ini melakukan unjuk rasa tersebut, meminta Kapolri Listyo Sigit Prabowo dicopot dari jabatannya.

Selama demonstrasi berlangsung, mereka juga membentangkan spanduk bertuliskan 'polisi membunuh, negara menindas, rakyat melawan'

"Ini adalah bentuk konsistensi kami menyuarakan amarah masyarakat Jember. Dan ini adalah kali kedua kami turun, menyampaikan beberapa tuntutan," ujar Ketua GMNI Jember Abdul Aziz Alfarzi.

Pada aksi ini, masa mendesak supaya ratusan demonstran yang masih ditahan oleh aparat kepolisian di Jakarta dan Surabaya segera dibebaskan.

"Bebaskan demonstran yang masih ditahan dan dikriminalisasi secara sepihak," kata Aziz.

Baca juga: Ratusan Mahasiswa Geruduk DPRD Jember, Minta Tewasnya Affan Diusut Tuntas dan Copot Kapolri

Baca juga: Demo di Sidoarjo, Mahasiswa Ajak Bupati dan Kapolres Berpanas-panasan, Sampaikan 7 Tuntutan

Selain itu, Aziz juga meminta agar kasus pembunuhan terhadap massa aksi diusut tuntas. Semua pelaku kekerasan juga harus diadili. 

"Mulai dari aktor lapangan hingga komandan yang menginstruksikan," desaknya.

Lebih lanjut, dia juga mendesak Presiden segera mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo, karena dinilai gagal dalam menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

"Reformasi institusi POLRI secara menyeluruh agar mengembalikan fungsinya sebagai pengayom masyarakat," pintanya.

Selain itu, massa juga meminta publikasikan anggaran DPR, secara transparan dilengkapi rincian penjelasan mulai gaji, tunjangan, pensiunan, dan berbagai fasilitas mewah lainnya.

"Perbaiki kompetensi DPR dengan merevisi UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum. Serta lakukan reformasi secara menyeluruh terhadap sistem kaderisasi partai politik," katanya.

Bukan hanya itu, Aziz juga mendesak DPR RI dan DPRD Kabupaten Jember untuk segera membahas dan mengesahkan kebijakan progresif yang berpihak kepada amanat penderitaan rakyat.

"Kembalikan TNI pada fungsi pertahanan negara dengan merevisi UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI," paparnya.

Baca juga: Istri Hamil Tua dan Butuh Biaya Persalinan, Pengamen Badut di Jember Nekat Curi Motor Buruh Tani