Wajib Lakukan Akuntabilitas, Ada 45 Lembaga Pendidikan Swasta di Bojonegoro Tak Dapat Bantuan Sosial

Wajib Lakukan Akuntabilitas, Ada 45 Lembaga Pendidikan Swasta di Bojonegoro Tak Dapat Bantuan Sosial.

Wajib Lakukan Akuntabilitas, Ada 45 Lembaga Pendidikan Swasta di Bojonegoro Tak Dapat Bantuan Sosial
SURYA/M SUDARSONO
Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah, mengumpulkan sejumlah pejabat terkait yang berhubungan dengan bantuan dana hibah dan bansos lembaga pendidikan swasta. 

TRIBUNJATIM.COM, BOJONEGORO - Bupati Bojonegoro, Anna Muawanah menjelaskan terkait tak tersalurkannya dana hibah maupun bantuan sosial ke sejumlah lembaga pendidikan swasta.

Setidaknya ada 45 lembaga pendidikan swasta yang tak dapat bantuan tersebut.

Rinciannya, dari 967 Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru Swasta (BPPDGS), ada 16 lembaga yang tidak bisa tersalurkan.

Sedangkan untuk bantuan hibah dan bantuan sosial bagi lembaga pendidikan tingkat SMA/MA/SMK/SMP/MTS ada 29 lembaga.

Di antaranya 16 tingkat SMA/MA/SMK dan 13 tingkat SMP/MTS.

Rumah Abdul Hakam di Bojonegoro Ludes Terbakar Gara-gara Lilin Menyala Jatuh di atas Televisi

"Akuntabilitas wajib dilaksanakan, karena itu ada beberapa lembaga pendidikan swasta yang tidak bisa menerima bantuan hibah maupun bansos," Kata Anna Muawanah kepada sejumlah pejabat terkait, di Ruang Angling Dharmo, Sabtu (29/12/2018).

Menurutnya, untuk itu terkait dengan bantuan hibah dan bansos kepada lembaga pendidikan swasta tahun 2018, ada beberapa yang tidak bisa tersalurkan.

Hal itu sesuai akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan meminta legal opini dari kejaksaan sebagai pengacara negara dengan berbagai kajian.

"Nama lembaga dan tempat sangat berpengaruh kepada akuntabilitas, sehingga bisa juga tidak dapat bantuan. Bisa juga yang sudah pernah mendapat bantuan maka tidak dapat lagi," ujarnya.

Pangamanan Jelang Tahun Baru 2019, Awas Gunakan Knalpot Brong di Bojonegoro Kendaraan Akan Disita

Politisi PKB itu menjelaskan, terkait BPPDGS sebagai program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Pemerintah Provinsi Jatim, yang pengelolaannya melalui BPKAD Bojonegoro, pihaknya juga telah mengambil langkah meminta Kemenag Bojonegoro untuk memutakhirkan data, tapi ternyata tidak ada respon dari Kemenag.

Bupati berharap permasalahan ini dapat terselesaikan dan tidak menjadi polemik.

Ke depannya harus segera ada perbaikan dan validasi data, sehingga dapat tercantum dalam Perubahan APBD 2019.

"Untuk 2020 pengajuan Bantuan Hibah dan Bansos diajukan sebelum KUAPPAS melalui Musrenbang, dan diadakan Bimtek (Bimbingan Teknis) dalam pengajuan program kegiatan, sehingga nantinya dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya.

Penulis: M Sudarsono
Editor: Sudarma Adi
Sumber: Tribun Jatim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved