Ingin Tingkatkan Mutu Pendidikan, Malang Corruption Watch Datangi Kantor DPRD Kota Malang

TRIBUNJATIM.COM, MALANG - Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Malang Corruption Watch (MCW) mendatangi kantor DPRD Kota Malang pada Selasa (15/1/2019).

Kedatangan mereka disambut langsung oleh Komisi D DPRD Kota Malang dan mempersilahkan mereka masuk ke ruangan untuk melakukan audiensi.

Ketua Koordinator MCW, Fachrudin mengatakan, kedatangannya ke kantor DPRD Kota Malang adalah untuk menagih janji komitmen DPRD Kota Malang dalam meningkatkan mutu pendidikan.

• Dalam 2 Hari, Angin Puting Beliung Rusakkan Puluhan Rumah di Malang, Ini Penjelasan BMKG Karangploso

• Makan Konate Dipastikan Absen Saat Laga Arema FC Vs Persita Tangerang

Di antaranya ialah terkait dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Malang No 3 tahun 2014 tentang sistem penyelenggaraan pendidikan.

"Kami ingin DPRD merevisi Perda yang lama, mengingat sudah ada Undang-Undang (UU) yang baru," ujarnya.

Menurutnya, Perda harus bisa memberikan aturan kepada kepala sekolah untuk aktif dan terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan Permendikbud No 75 tahun 2016.

• Begini Tanggapan Kepala Dishub Kota Malang Soal Anggotanya yang Terjerat Kasus Narkoba

• Setelah Perkenalkan Lima Pemain Baru, Arema FC akan Datangkan Satu Pemain di Posisi Depan

"Perda ini ternyata masih ada di pemerintah kota (pemkot) dan belum sampai ke DPRD. Untuk itu kita mendorong di Perda yang akan datang harus ada penekanan ke Dinas Pendidikan agar lebih transparan dan akuntable," ujarnya.

Tak hanya itu, terkait dengan persiapan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), MCW meminta Dinas Pendidikan untuk menyelesaikan permasalahan terkait insfratuktur yang ada di sekolah-sekolah.

MCW menilai, mereka telah mendapati keluhan dari para kepala sekolah dikarenakan Dinas Pendidikan Kota Malang belum siap melaksanakan UNBK.

• 7 Hotel Murah Dekat Alun-alun Batu, Cocok Buat Backpacker dengan Harga di Bawah Rp160 Ribu

"Seperti distribusi komputer ke sekolah-sekolah, benar Dinas Pendidikan telah melakukan pendistribusian. Namun mereka tidak siap dikarenakan di sekolah tersebut tidak mempunyai ruangan khusus untuk peletakan komputer. Hal itu mengindikasikan bahwa Dinas Pendidikan belum memikirkan secara matang," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Malang, Aminah mengatakan, pihaknya akan mendiskusikan ini dengan Dinas Pendidikan.

• Ini Tujuan Sanusi Wacanakan Jajaran OPD Kabupaten Malang Dipindah ke Kepanjen

• Minhyuk BTOB Pakai Piercing dan Ubah Penampilan untuk Tunjukkan Sisi Lainnya di Album HUTAZONE

Dirinya berujar, nantinya pada Febuari 2019 akan turun untuk meninjau sekolah-sekolah yang telah menerima komputer untuk UNBK.

"Ini harus didiskusikan dengan Dinas Pendidikan supaya ada kerja sama yang baik dengan sekolah-sekolah ataupun masyarakat," tandasnya. (Surya/Rifky Edgar)