Diduga Dukung Caleg DPRD dan DPR-RI, Kades di Madiun Diperiksa Bawaslu

Kepala Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Maryono diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, Selasa (22/1/2019).

Diduga Dukung Caleg DPRD dan DPR-RI, Kades di Madiun Diperiksa Bawaslu
(Surya/Rahadian bagus)
Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar 

 TRIBUNJATIM.COM, MADIUN - Kepala Desa Dawuhan, Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Maryono diperiksa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Madiun, Selasa (22/1/2019).

Selama hampir empat jam, Maryono diperiksa oleh tim dari Gakumdu, lantaran diduga memberikan dukungan terhadap calon anggota DPRD Kabupaten dan calon anggota DPR RI.

"Hari ini kami melakukan pemanggilan terhadap Kades Dawuhan, karena diduga mengajak warga untuk mendukung caleg," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun, Nur Anwar, kepada wartawan di kantornya, Selasa (22/1/2018).

Pada acara pertemuan rutin Kelompok Wanita Tani, 13 Januari 3019, Maryono, mengundang Ketua Hipmi Kota Madiun, Andro Rohmana Putra, yang juga merupakan caleg DPR-RI dari PSI.

Yang hadi pada saat itu puluhan peserta, Maryono, tak hanya mengenalkan Andro Rohmana, namun juga mengajak peserta untuk memilih Caleg DPRD Kabupaten Madiu dari dapil 3 PKB Suyatno dan Caleg DPR RI dapil 8 PSI, Andro Rohmana.

Sederet Hal Kunjungan Ma’ruf Amin ke Jatim, Buka Alasan Setuju Najwa Shihab Moderator Debat Pilpres

Raffi Ahmad Geleng-Geleng Lihat Garasi Sule, Ada 6 Mobil Mewah dengan Total Harga Rp 5,4 Miliar!

Inilah Target CEO Baru Arema FC Musim Ini

"Dia menyampaikan ajakan untuk mendukung salah satu Caleg DPRD Kabuoaten Madiun, dan Caleg DPR-RI," kata Nur Anwar kepada Tribunjatim.com.

Dia mengatakan, Bawaslu Kabupaten Madiun telah memiliki bukti video berisi rekaman pada saat acara. Video tersebut diambil oleh tim bawaslu dari kecamatan dan desa yang mengawasi pertemuan warga dengan caleg DPR-RI, Andro Rohmana Putra.

"Saat ini, sudah sembiln saksi yang sudah kami mintai keterangan. Lima di antaranya, dari internal kami," ujarnya kepada Tribunjatim.com.

Dia menambahkan, apabila terbukti melakukan pelanggaran, kades tersebut dapat dijerat pasal 490, Undang - Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ancaman hukuman pidana 1 tahun penjara, serta denda 12 juta rupiah. (rbp/TribunJatim.com).

Penulis: Rahadian Bagus
Editor: Yoni Iskandar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved