DPRD Pamekasan Desak BLK Khusus Kepulauan Segera Dioperasionalkan
Anggota komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, asal Pulau Kangean, Moh Sukri meminta Pemkab Sumenep, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnak
Penulis: Moh Rivai | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SUMENEP - Anggota komisi III DPRD Kabupaten Sumenep, asal Pulau Kangean, Moh Sukri meminta Pemkab Sumenep, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) segera memanfaatkan atau menggunakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang ada di Pulau Kangean.
Disamping karena pembangunan BLK yang dianggarkan tahun 2017 itu sudah selesai, juga karena sangat dibutuhkannya pelatihan kerja bagi warga kepulauan, khususnya bagi mereka yang hendak mengadu nasib ke negeri jiran Malaysia sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
“ Ini benar-benar mendesak, karena sejatinya tidak semua membutuhkan keahlian sebagai tenaga kerja, juga dengan pelatihan akan timbulnya peluang kerja di kepulauan,” papar Sukri, Senin (28/1/2019).
Menurutnya, mestinya pemerintah tidak menunggu lama dibukanya kegiatan latihan kerja di BLK kepulauan. Tinggal mempersiapkan pelatihnya yang kompeten di bidangnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat kepulauan.
"Saya minta itu harus dikelola dengan baik. Dan tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan itu harus berkualitas" papar politis PPP ini kepada Tribunjatim.com.
Kepala Dinas Ketenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans Sumenep, Moh Fadillah mengakui BLK tersebut belum dioprasionalkan, alasannya tenaga instrukturnya belum ada.
• Penangguhan Penahanan Satu Muncikari Artis Tak Kunjung Disetujui, Keluarga Kirim Riwayat Kesehatan
• 2 Warga Surabaya Hilang di Sungai Brantas Tulungagung, Pemkot Kirim Pasukan Marinir untuk Pencarian
• TIPS: Ingin Aman dari Jambret? Terapkan Lima Hal Berikut, Waspada dan Jangan Main Ponsel di Jalan!
Dan direncanakan akan dioprasionalkan awal tahun 2019, tetapi sampai saat ini tenaga instrukturnya masih belum ada.
“ Kami akan kerjasama dengan instruktur BLK Provinsi Jawa Timur. Karena tenaga instruktur itu syarat utamanya harus PNS. Kedua harus memiliki bekal atau sudah mendapatkan pelatihan terlebih dahuli, minimal tujuh bulan sampai satu tahun,” katanya kepada Tribunjatim.com.
Sedangkan anggaran pelatihan yang sudah disiapkan dari dana APBD 2019, mencapai Rp 800 juta. Ada empat kejuruan di BLK Kangean, diantaranya bordir, menjahit, las listrik dan meuble.
Balai Latihan Kerja (BLK) di Desa Pandeman, Kecamatan Arjasa, Pulau Kangean sampai saat ini belum dioprasionalkan. Padahal, gedung dari dana APBD Sumenep 2017 Rp 1,5 M yang dibangun oleh Dinas Cipta Karya tersebut untuk mengurangi angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal. Khususnya warga kepulauan.(riv/TribunJatim.com).
