KPU Jatim Berharap Dispendukcapil Terbuka Soal Data WNA, DPRD Jatim Dorong Duduk Bersama

 TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur hingga kini masih melakukan verifikasi data terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Jawa Timur yang terindikasi masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Untuk memudahkan hal itu, KPU Jatim berharap adanya kerjasama dari semua pihak, di antaranya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).

"Pada prinsipnya, kami tak memiliki data WNA selama Dispendukcapil belum memberikan data itu. Ketika Dispendukcapil belum memberikan, kami belum bisa melakukan verifikasi ke lapangan," kata Komisioner KPU Jatim, Nurul Amalia kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (8/3/2019).

Oleh karena itu, pihaknya berharap Dispendukcapil bisa duduk bersama untuk melakukan verifikasi.

"Kami berharap Dukcapil, untuk duduk bersama. Selain verifikasi di komputer, kami harus verifikasi di lapangan," katanya.

Pada proses koordinasi selama ini, Nurul mengungkapkan bahwa tak semua jajaran Dispendukcapil di tingkat kabupaten maupun kota bersikap kooperatif dengan pihaknya.

"Ada yang datanya dikasih, ada yang tidak. Mereka (Dispendukcapil) sebut data rahasia. Padahal, kami berharap detail data WNA," ujarnya.

• Kapal Tunda Mati Mesin, Tongkang Batubara Lego Jangkar di Perairan Lumajang

• Video Viral Penyelamatan Satu Keluarga Korban Banjir di Tol Ngawi-Kertosono, Begini Kronologinya

• Pertama Kali Digelar di Surabaya, Indonesia Balloon Art Festival Sediakan 4 Area yang Instagramable 

"Harapan kami, semua pihak paham bahwa kami bukan petugas imigrasi. Sehingga, semua pihak yang berhubungan dengan data kependudukan, bisa diajak kerjasama supaya tidak jadi polemik," tegasnya.

Pada prinsipnya, KPU bersifat terbuka terhadap berbagai laporan.

"Sehingga, kalau ada masukan, pasti kami akan tindaklanjuti. Bahkan, untuk pemilih yang telah meninggal, namun belum dihapus dari DPT, kami akan tindaklanjuti. Asalkan, jelas by name by address-nya," tegasnya.

Sejauh ini, beberapa WNA yang terindikasi masuk di DPT di Jatim telah dihapus. "Semuanya di TMS (Tidak Memenuhi Syarat)-kan di DPT oleh kabupaten/kota," kata Nurul.

Nurul menjelaskan bahwa dari data yang diterima pihaknya, ternyata ada beberapa yang telah menjadi WNI. "Sebagian juga belum ditemui, karena tidak berada di Indonesia. Terkait dengan hal itu, kami sudah mencoret," katanya.

"Misalnya, di Pacitan sudah jadi WNI. Di Gresik, ada di luar negeri. Kemudian, di Malang, sudah di luar negeri," katanya.

DPRD Jatim pun ikut mendukung adanya proses verifikasi ini.

"Kami mendorong KPU sebagai penyelenggara pemilu agar Kementerian Dalam Negeri dan jajaran Dispendukcapil untuk duduk bersama," kata Ketua Fraksi PAN di DPRD Jatim, Agus Maimun dikonfirmasi terpisah.