Ada Over Suplai Kapal & Persaingan, Gapasdap Minta Pemerintah Batasi Izin Perusahaan Pelayaran Baru
Ada Over Suplai Kapal & Persaingan Tak Sehat, Gapasdap Minta Pemerintah Batasi Izin Perusahaan Pelayaran Baru.
Penulis: Sudarma Adi | Editor: Sudarma Adi
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai dan Penyeberangan (Gapasdap) meminta agar pemerintah membatasi izin bagi perusahaan pelayaran baru.
Sebab saat ini sudah terjadi over suplai kapal sehingga tak hanya persaingan saja yang semakin tak sehat tetapi dermaga pun tak bisa menampung banyak kapal.
• Kapal Tunda Mati Mesin, Tongkang Batubara Lego Jangkar di Perairan Lumajang
• Intip Mewahnya Kapal Pesiar Dream Cruise, Tempat Pernikahan Yuanita Christiani, Ada Lapangan Basket!
"Dengan tak dibatasi izin ini membuat perusahaan pelayaran kini hanya cukup untuk bertahan.
Yang biasanya kapal penyeberangan biasanya beroperasi sebulan penuh, kini hanya beroperasi 10-12 hari dalam sebulan karena banyaknya kapal penyeberangan lainnya," jelas Ketua Umum DPP Gapasdap, H Khoiri Soetomo SE, di sela acara Anugerah Mitra Usaha dan Pelanggan 2019 PT Dharma Lautan Utama (DLU), Jumat (8/3/2019) malam.
• Direkam Gisella, Gempi Bahas Janji Orangtuanya yang Tak Segera Ditepati, Gading: Tunggu Papa Pulang
Khoiri mengungkapkan, bahwa Gapasdap saat ini sedang mengajukan moratorium pembatasan izin kepada pemerintah agar persaingan usaha di bidang pelayaran bisa berjalan lebih baik, bukan malah saling mematikan.
"Tahun ini DLU tidak bisa melakukan tambahan armada kapal baru, sebab yang ada saja jarang beroperasi karena harus berbagi dengan kapal lainnya," ungkap Khoiri.
Khoiri juga meminta pemerintah menetapkan perubahan tarif kapal per mil.
Sebab saat ini harga tarif hanya Rp 700 per mil, sedangkan di luar negeri sudah Rp 2.500 per mil.
Dampak tak ada kenaikan tarif ini bisa saja membuat pengusaha kapal pun membatasi pelayanan bahkan safety dan pemeliharaan kapal mereka.
"Dan ini sangat berbahaya, sebab safety seharusnya menjadi bagian utama dalam pelayaran. Seperti halnya kami di DLU selalu meminta agar mitra kami memperhatikan safety agar accident sekecil apapun bisa dikendalikan," urai pria yang juga Manajer Keuangan PT DLU.
Hal senada juga diutarakan Bambang Haryo Soekartono, anggota Komisi V DPR RI yang dulunya juga menjadi Direktur Utama PT DLU.
Dia menjelaskan, safety penumpang dan barang yang diangkut di kapal harus menjadi perhatian nomor satu.
Pemerintah juga harus ambil bagian untuk melihat semua permasalahan di pelayaran ini. Sebab perusahaan pelayaran ini adalah mereka yang menerapkan Tol Laut yang riil.
"Sebab ada dan tidak ada barang maupun penumpang yang diangkut, kapal tetap berlayar sesuai trayek mereka. Tetapi jika dibiarkan tanpa ada regulasi yang berpihak, maka bisnis di pelayaran ini juga akan sulit," tuturnya.
