Tiap Anak PAUD di Kota Blitar Dapat Bantuan Operasional Rp 600 Ribu/Tahun, Syaratnya ini

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dinas Pendidikan Kota Blitar memberikan uang bantuan operasional untuk siswa di pendidikan anak usia dini (PAUD). Setiap siswa PAUD mendapatan uang bantuan operasional sebesar Rp 600.000 per tahun.

"Tahun ini, kami mengalokasikan anggaran sekitar Rp 1,2 miliar untuk uang bantuan operasional siswa PAUD," kata Kabid Pendidikan Non Formal dan PAUD Dinas Pendidikan Kota Blitar, Lulus Priyoananto, Senin (11/3/2019).

Lulus mengatakan, jumlah PAUD di Kota Blitar sekitar 106 lembaga. Hampir semua PAUD mendapatkan bantuan operasional dari Dinas Pendidikan. Hanya satu PAUD yang tidak menerima bantuan operasional. Sebab, satu PAUD itu izin operasionalnya sudah mati.

"Satu PAUD izin operasionalnya mati. Kami tidak berani memberikan bantuan operasional, sebelum pengelola mengurus izin operasionalnya lagi," ujar Lulus kepada TribunJatim.com.

Syarat yang harus dipenuhi PAUD untuk mendapatkan bantuan operasional dari Dinas Pendidikan, yaitu, minimal harus memiliki 12 siswa. Selain itu, PAUD tersebut juga sudah memiliki izin operasional.

"Selama persyaratannya terpenuhi, kami akan memberikan bantuan operasional ke PAUD," katanya kepada TribunJatim.com.

• Resmi Jadi Suami Syahrini, Reino Barack Keluhkan Satu Kebiasaan Sang Istri: Terlalu Punctual

• Minggu Lusa, Jembatan Suramadu Tutup Selama 7 Jam, Pelabuhan Kamal Siapkan Dua Dermaga

• Mayat Pria di Menganti Gresik yang Tewas di Dalam Rumah, Diduga Korban Pembunuhan

Dikatakannya, uang bantuan operasional itu untuk mendukung program pendidikan karakater pada anak sejak usia dini. Menurutnya, pendidikan karakter untuk anak tidak bisa dipisah-pisah mulai TK atau SD. Pendidikan karakter justru harus ditanamkan sejak usia dini.

"Pengembangan pendidikan karakter harus terus menyambung. Mulai PAUD, TK, SD dan seterusnya," ujarnya.

Selain itu, sejak 2017, Dinas Pendidikan juga mengembangkan pendidikan gratis untuk siswa TK. Sampai sekarang sudah ada 17 TK di Kota Blitar yang statusnya diubah menjadi negeri. Dengan perubahan status menjadi TK negeri, Dinas Pendidikan bisa mengalokasikan anggaran dari APBD untuk pendidikan gratis di TK.

"Sementara ini sudah cukup dengan 17 TK negeri itu. Sejumlah TK negeri itu sudah menyebar di tiga kecamatan di Kota Blitar. Saat ini, kami masih mengevaluasi penerapan pendidikan gratis di TK," ujarnya.

Seperti diketahui, sebelumnya Pemkot Blitar sudah menerapkan pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP. Pada 2017 lalu, Pemkot Balitar mulai menerapkan pendidikan gratis untuk TK. Selain pendidikan gratis, 4Pemkot Blitar juga memberikan uang bantuan operasional untuk PAUD. (sha/TribunJatim.com).