Plt Bupati Ikut Atraksi Peserta Latsitarda, Berdiri di Atas Susunan Drum

SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Penyambutan 270 taruna/taruni Akmil dan Akpol, Praja IPDN dan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur di Trenggalek sanget meriah, Senin (1/4/2019).

Para peserta di arak mulai dari Trenggalek Agroprak hingga pendopo kaupaten, sejauh sekitar 1,5 kilometer.

Plt Bupati, M Nur Arifin, Kapolres AKBP Didit BWS dan Komandan Kodim 0806 Letkol (Inf) Dodik Novianto ikut berjalan kaki.

Sepanjang perjalanan para taruna yang menampilkan musiK drumband ini terus beraktrasi.

Saat tiba di alun-alun, mereka meminta Gus Ipin, panggilan Plt Bupati, untuk naik ke atas susunan drum yang menjulang.

Meski terlihat ragu-ragu, Gus Ipin berhasil berdiri dan disambut sorak warga yang menyaksikan di lokasi.

Menurutnya, kedatangan peserta Latsitarda ini adalah momentum masyarakat Trenggalek untuk membangkitkan optimisme.

• Ratusan Taruna dan Praja Melaksanakan Lasitarda di Trenggalek

• Kecanduan Game Online, 5 Anak di Jember Jalani Perawatan di Poli Kejiwaan RSU Dr Soebandi

• Empat Pelajar di Jombang Jadi Komplotan Curanmor

Arak-arakan para peserta layaknya sebuah ekspos, untuk menunjukkan calon orang-orang besar yang akan mengabdi pada masyarakat kelak.

"Makanya kita sambut, ada arak-arakan ke pendopo. Ada pembekalan dari beberapa tokoh masyarakat, dan malam ini juga mereka akan dikirim ke lokasi," terang Gus Ipin kepada Tribunjatim.com.

Nantinya para paserta Latsitarda akan melakukan sejumlah pekerjaan pengabdian, seperti rehablitasi tempat ibadah, rumah tak layak huni, dan infrastruktur.

Masih menurut Gus Ipin, mereka juga akan menguatkan kegiatan swakelola di daerah-daerah dengan infrastruktur yang masih minim.

Bahwa kondisi infrastruktur yang minim bisa diatasi dengan cara gotong royong.

"Ada banyak biaya yang terpotong dengan gotong royong, seperti biaya untuk pekerja. Ini bisa menjadi solusi untuk infrastruktur yang rusak tapi tidak ada biaya perbaikan," sambung Gus Ipin.

Selain ada beberapa wilayah yang tidak masuk dalam aset desa, dan juga tidak termasuk aset kabupaten.

Kondisi ini yang membuat infrastruktur setempat tidak jelas penanggungjawabnya.

Dengan model gotong royong, tanggung jawan itu ada pada masyarakat secara keseluruhan. (David Yohanes/Tribunjatim.com)