Kinerja Pemkab Sidoarjo Selalu Lambat di Awal Tahun

TRIBUNJATIM.COM, SIDOARJO - Seperti tahun-tahun sebelumnya, kinerja Pemkab Sidoarjo selalu terkesan lambat di awal tahun. Pada 2019 ini, selama tiga bulan pertama baru sekitar 8,76 persen anggaran yang terserap.

Padahal, triwulan pertama harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Selalu seperti itu. Setiap awal tahun, serapan anggaran selalu jadi masalah. Pembangunan fisik dan sebagainya, kemudian baru bisa berjalan pada triwulan kedua dan ketiga," kritik Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Taufik Hidayat Tri Yudono.

Kondisi itu, disebutnya, kemudian berdampak di akhir tahun. Banyak pekerjaan tidak tuntas dan banyak juga yang gagal dikerjakan. Seperti tahun lalu, ada proyek Frontage Road tertunda, pembangunan RPH, dan sejumlah proyek lain.

"Dewan sudah mewanti-wanti sejak awal, agar perencanaan dilakukan sejak akhir tahun. Supaya awal tahun anggaran bisa langsung tancap gas. Tapi nyatanya tetap saja," keluhnya kepada Tribunjatim.com.

Ya, terbukti banyak proyek fisik di triwulan pertama 2019 baru proses perencanaan. Program peningkatan jalan misalnya, tahun ini ada 30 jalan bakal dibangun dengan total anggaran Rp 150 miliar.

• Nelayan yang Bobol Toko Handphone di Probolinggo Diringkus Polisi, Ngaku Kepepet Kebutuhan Keluarga

• Ingatkan Jaga Persatuan, Gubernur Jatim Khofifah Ajak Warga NU Waspadai Era Post Truth

• Barbie Kumalasari Bantah Isu Transgender Lucinta Luna, Akhirnya Blak-blakan Soal Operasi di Thailand

Memasuki bulan keempat, belum ada yang dikerjakan. Kendalanya sama, terkait perencanaan. Dari 30 ruas yang akan dikerjakan, baru lima masuk lelang. Yakni dua pembangunan jembatan dan empat pengerjaan jalan.

"Memang program peningkatan jalan belum berjalan. Tahapannya baru perencanaan," jawab Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Judi Tetrahastoto.

Proses lelang perencanaan memakan waktu satu bulan jika cepat. Namun, jika lambat, tahapan itu baru selesai akhir triwulan kedua. Artinya, pembangunan baru berjalan pertengahan tahun.

Belum lagi jika ada gagal lelang, tentu pengerjaan semakin terhambat. Yang ujungnya, berpotensi terhadap gagalnya program pembangunan.

Namun, Judi berharap lelang berjalan lancar. Agar, kendatipun waktu pengerjaan terbatas, pembangunan jalan berjalan sesuai rencana.

Di sisi lain, dewan malah pesimistis program itu bisa tuntas juga sampai sekarang belum ada pekerjaan.

"Pengerjaan jalan itu butuh waktu, karena terkait pengalihan arus dan sebagainya. Jika pertengahan tahun baru mulai, tentu sangat berat. Dan sudah terbukti beberapa kali, selalu ada program yang gagal," sebut Anggota Komisi C Tarkit Erdianto.

Selain DPUMBSDA, dinas lain yang serapannya masih minim adalah Dinas Perumahan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang. Total anggaran OPD tersebut Rp 360 miliar, baru terserap Rp 2,2 miliar atau setara 0,62 persen. Sementara DPUMBSDA, dari total anggaran Rp 524 miliar, yang terserap baru Rp 3,7 miliar atau 0,72 persen.

Sedangkan dinas yang serapanya paling tinggi yaitu Badan Kepagawaian Daerah (BKD). Prosentasenya mencapai 46,79 persen. "Yang serapannya rendah itu karena masih proses perencanaan, nanti di triwulan ketiga dan keempat akan berjalan lancar karena mulai pencairan," ujar Kepala BPKAD Noer Rochmawati.

Meski sekarang ini terkesan lambat, disebut dia, serapan anggaran terus naik. Bulan lalu, Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) untuk Januari dan Februari sudah cair. Dalam waktu dekat menyusul bulan ketiga. TPP cair 95 persen.(ufi/TribunJatim.com).