Antisipasi Urbanisasi Pasca Lebaran, Pengamat Sebut Pemerataan Pembangunan di Desa Perlu Dilakukan
Menanggapi gelombang urbanisasi pasca lebaran, kota besar memfasilitasi kaum urban sesuai besaran APBD yang dimilikinya. Begini tanggapan pengamat.
Penulis: Luhur Pambudi | Editor: Arie Noer Rachmawati
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Luhur Pambudi
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Menanggapi gelombang urbanisasi pasca lebaran, kota besar memfasilitasi kaum urban sesuai besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dimilikinya.
Menurut Guru Besar Sosiologi Universitas Airlangga Surabaya (Unair) Bagong Suyanto, pemerataan pembangunan di wilayah regional tingkat provinsi haram hukumnya bila hanya terpusat di hilir semata.
Sebab, seharusnya pemerataan pembangunan juga dilakukan atau mengalir ke hulu yakni desa-desa.
• Gelombang Urbanisasi Pasca Lebaran, Pengamat: Tak Masalah, Asalkan Kota Besar Siap Sedia Antisipasi
• Setelah Euforia Lebaran 2019, Guru Besar Unair Sebut Tantangan Gelombang Urbanisasi Siap Serbu Kota
"Pemerintah Presiden Jokowi selama 5 tahun kemarin sudah memulai dengan memberikan Dana Desa ratusan juta bahkan ada yang sampai miliaran. Tapi itu kan belum kelihatan efeknya yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru di desa," katanya saat dihubungi TribunJatim.com, Senin (10/6/2019).
Kata Bagong, orientasi pembangunan hendaknya tidak lagi terpusat di kota besar. Namun, sudah saatnya didiasporakan ke kawasan kota-kota menengah, kota-kota kecil, dan desa-desa.
"Istilahnya itu inti berganda artinya tidak hanya terpusat di Jakarta ataupun Surabaya atau di Medan kota-kota besar lainnya," katanya.
Dalam melihat potensi gelombang urbanisasi di Jatim, lanjut Bagong, Pemprov Jatim hendaknya lebih serius menyelesaikan misi pemerataan pembangunan di kawasan Jatim lainnya.
Yakni, dengan tidak lagi melihat Kota Surabaya sebagai titik pusat sekaligus baromoter pembangunan Jatim.
Namun mengikut sertakan, kawasan-kawasan di kabupaten lain sebagai motor penggerak yang mampu mendulang pendapatan daerah.
"Kita sudah mulai di Pasuruan, di Tuban ada pabrik semen menciptakan lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat di sana. Tapi kan lain-lain belum itu kan harus ditolong terutama di wilayah Selatan," katanya.
• Partai Gerindra Daftarkan Gugatan Hasil Pileg DPR RI di Dapil Madura ke Mahkamah Konstitusi
• Daftar 4 Kader PKB yang Digadang Akan Maju Dalam Bursa Pencalonan Bupati di Pilkada Sidoarjo 2020
Bagong mengatakan, pemerataan energi listrik terjamin, infrastruktur tepat sasaran, dan insentif pajak yang tepat guna menjadi satu di antara cara yang bisa digunakan.
"Supaya industrialisasi perkembangan wilayah tidaknya mengumpul di Surabaya saja," tandasnya.