Pilpres 2019
Profil-Biodata Agus Maksum, Saksi Prabowo-Sandi yang Tak Bisa Buktikan 17,5 Juta DPT Fiktif ke MK?
Profil-biodata Agus Maksum, saksi Prabowo-Sandiaga yang tak bisa buktikan 17,5 juta DPT fiktif ke MK?
Profil-biodata Agus Maksum, saksi Prabowo-Sandiaga yang tak bisa buktikan 17,5 juta DPT fiktif ke MK?
TRIBUNJATIM.COM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2019).
Diketahui, sidang permohonan sengketa Pilpres Prabowo-Sandi beragendakan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon, serta pengesahan alat bukti tambahan kalau ada.
Pada sidang yang berlangsung, pemohon atau pihak Capres dan Cawapres RI nomor urut 02, Prabowo Saksi menghadirkan 13 saksi, dari sebelumnya direncanakan datang 15 saksi.
• Daftar Saksi Tim Prabowo-Sandiaga di Sidang Sengketa Pilpres 2019 MK, Said Didu Terlambat Datang
Di antara 13 saksi yang hadir ada nama Agus Maksum.
Agus Maksum dalam kesaksiannya mempersoalkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 17,5 juta yang bermasalah.
• 5 Poin Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019, Alasan BW Sempat Keluar hingga MK Tolak 16 Permohonan
Menurut Agus Maksum, ada ketidakwajaran data pemilih dalam jumlah tersebut.
"Ada 17,5 juta NIK palsu, di mana tanggal lahir yang tidak wajar," ujar Agus Maksum.
Kata dia dari 17,5 juta DPT, terdapat 9,8 juta pemilih yang tanggal lahirnya sama yakni pada 1 Juli.
Kemudian ada 5,3 juta yang lahir pada 31 Desember.
Selain itu, ada 2,3 juta yang lahir pada 1 Januari.
"Itu tidak wajar, karena yang lahir 1 Juli itu ada 20 kali lipat dari data normal," kata Agus Maksum yang mengaku pernah mendapat ancaman pembunuhan sebelum Pilpres digelar.

• Terungkap Alasan Atta Halilintar selalu Pakai Kacamata, Ternyata di Bawah Mata Ada Sesuatu
Kedua, Agus Maksum mengatakan dia pernah berkoordinasi dengan ahli statistik dan dikatakan bahwa data itu tidak wajar.
Agus Maksum memperkirakan dengan menghitung 195 juta pemilih dibagi 365 hari.
Menurut Agus Maksum, angka wajar yang lahir pada 1 Juli adalah 520.000.
Dia mengaku juga pernah berkoordonasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU).