Sejak April, PPK dan PPS Lamongan Akui Belum Terima Honor
Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lamongan Jawa Timur sampai bulan April saat ini belum menerima honor dan biaya operasional.
Penulis: Hanif Manshuri | Editor: Yoni Iskandar
lihat foto
TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Lamongan Jawa Timur sampai bulan April saat ini belum menerima honor dan biaya operasional.
Padahal mereka telah melaksanakan tugas dengan maksimal agar pelaksanaan pemilu sukses. Kondisi serupa juga dialami sejumlah Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Sejumlah PPK dan PPS tersebut semakin resah mengingat anggota KPU periode 2014- 2019 telah berakhir pada 12 Juni 2019 lalu, sementara haknya belum juga diterimakan.
Menanggapi munculnya informasi itu, Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali yang baru dilantik sebagai estavet penerus KPU masa Ketua Imam Ghozali meminta
PPK sera membuat LPJ untuk kepentingan pencairan honor dan biaya operasional beberapa bulan terakhir.
“Kami berharap teman-teman di PPK yang honor dan biaya operasionalnya belum cair, segera membuat LPJ," kata Ketua KPU Lamongan, Mahrus Ali, kepada wartawan, Rabu (19/6/2019) sore.
• Presiden Joko Widodo dan Ibu Hadiri Pernikahan Putri Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar
• Lagi, Seorang Korban Kapal Karam di Sumenep Ditemukan, Usianya 9 Tahun Berkelamin Laki-Laki
• Profil-Biodata Jaswar Koto Saksi Ahli 02 dalam Sidang Sengketa Pilpres 2019 MK, Presiden ISOMAse
Berdasar LPJ itu nanti yang akan dipakai untuk tindaklanjut agar haknya segera diterimakan.
Mahrus menambahkan, hak PPK akan segera diterimakan.
Ia sudah melalukan koordinasi dengan pihak terkait. Syaratnya memang para PPK harus membuat LPJ sebagai landasan dalam pemrosesan pencairan honor dan biaya operasional.
Sebab, menurut Mahrus, mekanisme pencarian tersebut, diantaranya harus ada LPJ terlebih dahulu.
“Memang kita (Komisioner yang dipimpinnya, red) baru saja dilantik," katanya kepada Tribunjatim.com.
Tapi pihaknya juga berkewajiban mencari langkah dan berkordinasi dengan sekertariatan, agar secepatnya ada solusi.
Apa yang diharapkan Mahrus itu setelah ia mendapati informasi yang sedang berkembang terkait belum cairnya honor dan biaya operasional sejak April lalu.
Sementara Komisioner KPU Lamongan peroide 2019-2024 baru saja dilantik beberapa hari lalu bersamaan dengan anggota KPU dari 36 kabupaten/kota se-Jawa Timur periode 2019-2024 oleh Ketua KPU RI Arief Budiman, Kamis (13/6) lalu, di Hotel JW Marriott, Surabaya.
Sebanyak 180 anggota KPU dari 36 kabupaten/kota di Jatim yang dilantik tersebut, lima diantaranya adalah anggota KPU Kabupaten Lamongan periode 2019-2024, yaitu Dewi Maslahatul Ummah, Siswanto (dua muka lama, red), Khoirul Anam, Ahmad Shobib, dan Mahrus Ali.
Devisi Keuangan dan Logistik dibawa kendali ketua, Siswanto devisi hukum dan pengawasan, devisi data dan informasi dibawa kendali Dewi Maslahatul Ummah, sedangkan Devisi SDM dan Parmas adalah Pak Khoirul Anam dan Ahmad Shobib Devisi Tehnis penyelenggaraan.(Hanif Manshuri/Tribunjatim)
